JOGJA – Sosialisai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-XIV/2016 yang membatalkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 pasal 18 ayat (1) huruf m bukan sekadar memberikan garansi bagi perempuan menjadi calon gubernur DIJ.

Dalam sosialisasi yang berlangsung lebih dari 1,5 jam, tidak semua pejabat mengikuti hingga selesai. Salah satu yang memilih keluar ruangan adalah Kepala Satpol PP DIJ GBPH Yudhaningrat. Dia pergi ke toilet dan tidak kembali ke ruangan.

BACA:GKR Mangkubumi Bisa Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono

“Keterangan Irman ngawur, merusak tatanan dan menyesatkan,” sesal Gusti Yudha, sapaan akrabnya.

Gusti Yudha menolak mengakui nama Ratu Mangkubumi. Dia tetap menyebut dengan sapaan Ratu Pembayun. Dikatakan, jika Pembayun dinobatkan sebagai sultan, Dinasti Hamengku Buwono berakhir. “Berarti kasultanan hanya sampai di situ,” ucapnya.

Putra HB IX ini mengaku tak habis mengerti dengan cara pandang Irman. Termasuk penafsirannya bahwa Sultan Hamengku Buwono adalah nama lembaga sehingga membuka peluang orang yang menjadi sultan berbeda dengan nama jabatannya. (kus/yog/ong)