JOGJA – Pemkot dan DPRD Kota Jogja harus berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jogja 2017-2022. Jika pada 22 November nanti RPJMD belum ditetapkan, kepala daerah dan anggota DPRD Kota Jogja terancam tidak gajian.

Target penetapan Raperda RPJMD 22 November merupakan batas maksimal enam bulan pascapelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja pada 22 Mei lalu.

RPJMD merupakan penjabaran visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja terpilih. Masalahnya hingga kemarin (8/10) belum jelas kapan Raperda RPJMD Kota Jogja 2017-2022 akan dibahas. Padahal waktu pembahasan makin terbatas. Belum lagi untuk melakukan fasilitasi di Pemprov DIJ, yang dalam aturannya membutuhkan minimal 15 hari dan seminggu untuk finalisasi.

Praktis, DPRD Kota Jogja hanya memiliki waktu efektif kurang dari tiga minggu. Itu pun jika minggu ini pembentukan panitia khusus (Pansus) sudah selesai.

“Senin (hari ini) baru rapat pimpinan, untuk rapat paripurna (Rapur) pengantar Raperda RPJMD segera dijadwalkan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Jogja M.Ali Fahmi kemarin.

Dengan waktu rapur pengantar raperda yang belum jelas, waktu pembahasan di Pansus DPRD Kota Jogja juga akan makin terbatas. Sebab, awal November 2017 harus diselesaikan dan dikirimkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ.

Jika hingga tenggat waktu 22 November 2017 Perda RPJMD belum rampung, Kepala Daerah dan anggota DPRD Kota Jogja terancam tidak gajian. Dalam pasal 266 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan apabila pemerintahan daerah, yang terdiri dari kepala daerah dan anggota DPRD gagal menetapkan RPJMD sesuai target akan dikenai sanksi tidak diberikan hak-hak keuangan selama tiga bulan.

Sebagai konsekuensi waktu pembahasan yang terbatas, Fahmi mengusulkan supaya pembahasan dilakukan lembur sampai malam. Selain itu juga dibentuk kelompok kerja (Pokja) dalam Pansus, supaya pembahasan lebih cepat dilakukan. “Masih akan kami konsultasikan dengan pimpinan fraksi,” ucapnya.

Terkait hal itu Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jogja Danang Rudiyatmoko menilai pembahasan RPJMD Kota Jogja tidak akan maksimal karena dikejar waktu. Terlebih hingga kemarin Danang mengaku belum mengetahui detail isi RPJMD.

Selain itu, Danang menilai, Pemprov DIJ yang juga sedang menyusun RPJMD 2017-2022 juga akan berpengaruh pada pembahasan RPJMD Kota Jogja. “Saya juga belum tahu apakah dalam RPJMD Kota Jogja ini sudah menyesuaikan dengan RPJMD DIJ,” ujarnya.

Danang mengatakan, dengan keterbatasan waktu itu akan mengorbankan isi materi RPJMD sendiri. Padahal, lanjut Danang, banyak pekerjaan rumah yang harus dijawab Pemkot Jogja melalui RPJMD tersebut.

Dia menyebut, seperti gini ratio atau ketimpangan sosial di Kota Jogja yang masih tinggi, dan kajian lingkungan hidup strategis yang harus menyesuaikan dengan PP baru Nomor 46 Tahun 2016.

“Termasuk untuk ruang terbuka hijau yang dalam debat visi misi kepala daerah dikatakan sudah 30 persen, tapi data Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja malah baru 18 persen,” ungkapnya. (pra/ila/ong)