JOGJA- Untuk kali pertama dalam sejarah pelantikan gubernur dan wakil gubernur DIJ setelah era reformasi diwarnai ketidakpastian. Agendanya maju mundur dan simpang siur. Semula Kementerian Dalam Negeri menginformasikan dilakukan pada Senin (16/10) atau mundur enam hari dari jadwal yang seharusnya.

Acaranya dibarengkan pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Lokasinya di Istana Negara Jakarta oleh Presiden RI Joko Widodo.

Selama enam hari, Pemerintah Provinsi DIJ tidak dipimpin pejabat definitif. Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono X-Paku Alam X sebagai gubernur dan wakil gubernur DIJ berakhir hari ini, Selasa (10/10).

Untuk mengisi kekosongan itu, pemerintah menunjuk pelaksana tugas (Plt) gubernur. “Prinsipnya satu detik pun pemerintahan tidak boleh kosong. Pemerintah memercayakan kepada Bapak Hamengku Buwono X sebagai Plt gubernur,” ucap Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono usai bertemu pimpinan DPRD DIJ di gedung dewan kemarin (9/10).

Informasi penundaan jadwal pelantikan yang disampaikan Dirjen Otda rupanya hanya bertahan beberapa jam. Sekitar pukul 16.09 atau sekitar lima jam kemudian muncul perubahan.

“Agenda pelantikan tetap dilakukan besok sore (hari ini, Red) di Istana Negara Jakarta,” ucap Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto.

Inung, sapaan karibnya, mengaku mendapatkan informasi perubahan jadwal pelantikan dari grup WhatsAap pimpinan dewan. Isinya tentang keputusan pusat tetap menyelenggarakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur DIJ sesuai jadwal.
Setelah mendapatkan informasi itu, Inung menelepon Sekprov DIJ Gatot Saptadi guna memastikan informasi itu. “Acaranya sore ini (besok) di Istana Negara Jakarta pada pukul 16.00,” jelasnya.

Kendati jadwalnya berubah-ubah, Inung mengapresiasi langkah pemerintah pusat tersebut. “Meski kesannya kurang tertata dan terencana, pelantikan 10 Oktober 2017 lebih tepat daripada jadwalnya mundur,” ucap politikus PAN itu.

Berubah-ubahnya jadwal pelantikan, membuat dewan kelabakan. Awalnya antara 18-20 Oktober, dewan hendak mengadakan paripurna. Agendanya mendengarkan pidato HB X sebagai gubernur yang baru saja dilantik. “Kami harus menata ulang,” kata Inung.

Sementara Gatot Saptadi mengaku mengetahui kepastian pelantikan dari Sekretariat Negara (Setneg) RI pada pukul 15.30. Lantaran informasinya langsung dari istana, Gatot kemudian mengumpulkan sejumlah pejabat pemprov . Mereka mengadakan rapat persiapan pelantikan di ruang rapat Sekprov. “Info dari Setneg sifatnya A-1,” ceritanya.

Rapat dihadiri Kepala Biro Umun Haryanta, Kepala Biro Tata Pemerintahan Beny Suharsono, Kabag Protokol RM Tejo Purnomo, dan Kabag Humas Armiarsi Harwani. Rapat berlangsung hingga pukul 19.00. “Malam ini (tadi malam) Kabag Protokol dan dua stafnya berangkat ke Jakarta menjaring informasi dan berkoordinasi dengan sekretariat kepresidenan,” ungkap Gatot.

Sebelumnya, dia juga telah melaporkan agenda pelantikan itu kepada atasannya, gubernur dan wakil gubernur. “Laporan melalui telepon karena kondisinya darurat, waktunya nggak cukup kalau harus menghadap kedua beliau,” jelasnya.

Kendati jadwal pelantikan kembali pada agenda awal, Gatot memastikan skenario Kementerian Dalam Negeri menunjuk Plt tetap berlangsung. Sejak pukul 24.00 hingga hari ini pukul 16.00, pemprov tidak dipimpin gubernur dan wakil gubernur definitif. Hamengku Buwono X menjadi Plt gubernur.

Sedangkan terhadap posisi Paku Alam X, Gatot tidak menyebutkan secara spesifik. “Selama 16 jam akan dipimpin Plt gubernur. Pejabat yang ditunjuk seperti disampaikan Dirjen Otda,” katanya.

Penunjukan HB X sebagai Plt gubernur itu mengulang sejarah pada 2012 silam. Kala itu, Sekprov DIJ Ichsanuri ditunjuk sebagai Plt selama 9 jam dari pukul 24.00 hingga 09.00 pada 10 Oktober 2010.

Dasar penunjukan Ichsanuri itu merujuk UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ pasal 28 ayat (7). Selama gubernur dan wakil gubernur belum dilantik, Sekprov menjadi pelaksana tugas sehari-hari.

Sedangkan penunjukan Hamengku Buwono X sebagai Plt gubernur, Dirjen Otda tidak merujuk pasal tersebut. Namun lebih karena pertimbangan demi menjaga stabilitas dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. “Kalau orang lain yang ditunjuk lebih repot lagi,” kilahnya.

Dengan memercayakan kepada orang yang sama, menurut Sumarsono, lebih menjamin efektivitas dan efisiensi jalannya pemerintahan. “Jadi Plt-nya bukan Sekprov Gatot,” kelakar Soni, sapaan akrabnya sambil melirik Gatot saat berada di ruang transit dewan. Mendengar itu, pimpinan dewan dan wartawan tak kuasa menahan tawa.

Terlepas maju mundurnya jadwal pelantikan, Sumarsono menilai, keputusan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap keistimewaan DIJ. Sekaligus menghargai sosok raja dan adipati yang akan dilantik menjadi gubernur dan Wagub DIJ.

Karena itu Kemendagri memutuskan pelantikan dilakukan oleh Presiden. Bukan Mendagri.
“Masak raja yang melantik Mendagri. Yang melantik ya Presiden-lah,”ujarnya.

Mengenai biaya keperluan pelantikan, lanjut Sumarsono, seluruhnya ditanggung pemerintah pusat. Kecuali biaya transportasi pulang-pergi Jogja- Jakarta.

Dikatakan, esensi pelantikan cukup ada yang melantik dan dilantik. Selain Presiden, gubernur dan Wagub terlantik didampingi istri masing-masing. “Itu sudah sah,” katanya.

Sedangkan tamu undangan, baik pimpinan maupun anggota DPRD DIJ, Forkompinda DIJ, dan keluarga lainnya hanya bersifat situasional.(kus/dya/yog/ong)