JOGJA – Pendaftaran partai politik (parpol) peserta pemilu legislatif (Pileg) 2019 dibuka serentak sejak Selasa (3/10) lalu. Partai Perindo menjadi parpol baru paling enerjik. Partai besutan Hary Tanoesoedibjo ini menjadwalkan pendaftaran serentak kemarin (9/10). Namun, kelengkapan berkas menjadi ganjalan rencana tersebut.

Seperti yang terjadi di Kulonprogo. Ketua KPU Kulonprogo Muh Isnaini menemukan adanya selisih data keanggotaan Partai Perindo dengan bukti dukungan berupa foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota (KTA) yang dilampirkan. “Data keanggotan ada 995 orang. Tapi setelah kami cek cuma ada 965 bukti. Makanya kami belum bisa menerima persyaratan itu,” jelasnya.
Meski menjadi partai yang pertama mendaftar di kantor KPU setempat, pengurus Perindo harus menunggu sinkronisasi data dengan DPP.

Ketua DPD Partai Perindo Kulonprogo Suwito pun memilih menunggu di kantor KPU setempat.”Ini pusat baru proses jadi kami tunggu,” ujarnya.

Ketidaklengkapan berkas juga dialami DPD Partai Perindo Gunungkidul. Kasusnya mirip dengan yang terjadi di Kulonprogo. Ada ketidaksinkronan data jumlah keanggotaan partai dengan data sistem informasi partai politik (Sipol) yang diunggah secara online oleh DPP Perindo. “Makanya dokumen (pendaftaran) kami kembalikan lagi,” ujar Ketua KPU Gunungkidul M. Zainuri Ikhsan.

Ketua DPD Partai Perindo Gunungkidul Agung Nugroho tak menampik persoalan tersebut. Diakui, pengurus partai membawa 1.200 foto kopi KTP dan KTA. Namun, data pada Sipol berjumlah 1.347. “Kami akan lengkapi dulu. Jumat (13/10) kami datang lagi ke KPU,” ujarnya.

Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Bantul. Sebagai partai yang mengawali start pendaftaran paling awal, perjalanan Partai Perindo tak sesuai yang diharapkan. Ketua KPU Bantul Johan Komara mengaku telah mengembalikan seluruh berkas pendaftaran Partai Perindo karena ada ketidaksesuaian data. Menurutnya, Sipol harus memuat data komplit seluruh struktur kepengurusan partai. Mulai nama, alamat, dan nomor induk kependudukan. Semua berkas dicetak untuk bahan lampiran.

“Data Sipol bertujuan menghindari duplikasi data struktur kepengurusan parpol,” jelasnya.Di Kota Jogja, Partai Perindo juga menjadi yang pertama mendaftarkan diri. Ketua DPW Perindo DIJ Nanang Ari Rukmana mengklaim telah menyerahkan 1.315 KTA partai ke KPU. Jumlah tersebut melebihi syarat minimal 410 KTA. Dengan jumlah tersebut, dirinya yakin dapat ikut berkontestasi dalam Pileg 2019. Meski parpol baru, Nanang menarget muluk untuk pileg. “Paling tidak bisa meraih satu fraksi di tiap DPRD,” harapnya.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto mengatakan, semua parpol wajib mendaftar secara online lewat Sipol paling lambat 16 Oktober mendatang. Setelah masing-masing pengurus partai di tingkat pusat mengunggah data melalui daring, tiap parpol di daerah wajib menyerahkan data fisik sesuai dengan yang diunggah oleh DPP partai. “Di daerah kami hanya mencocokkan data dokumen yang diserahkan dengan yang diunggah di Sipol,” tuturnya.(tom/gun/zam/pra/yog/ong)