JOGJA – Penataan kawasan kumuh di Kota Jogja terus diintensifkan melalui berbagai program kegiatan, hingga akhir 2017 ditargetkan tersisa sekitar 144 hektare. Saat ini, luasan kawasan kumuh (slum area) di Kota Jogja tercatat sekitar 174,4 hektare.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogja Agus Tri Haryono mengatakan, hasil penataan kawasan kumuh melalui program Kotaku yang akan selesai pada akhir 2017 diperhitungkan. Maka Agus optimistis akan ada tambahan pengurangan luasan kawasan kumuh sekitar 30 hektare.

“Artinya, luasan kawasan kumuh di Kota Jogja akan tersisa sekitar 144 hektare. Pencapaian pengurangan kawasan kumuh pada tahun ini pun sudah lebih dari target yang kami tetapkan,” kata Agus kemarin (10/10).

Kota Jogja, lanjut Agus, akan fokus mengurangi luasan kawasan kumuh yang tersisa tersebut selama dua tahun. Itu dilakukan agar memenuhi target nasional yaitu 100-0-100 atau 100 persen sanitasi, nol persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses air bersih pada akhir 2019.

“Pada 2018, kami akan memaksimalkan upaya penataan kawasan kumuh sehingga beban penataan kawasan kumuh yang harus kami tangani pada 2019 akan semakin berkurang,” katanya.

Sejumlah upaya yang akan dilakukan untuk pengurangan luasan kawasan kumuh pada 2018 sudah dimasukkan dalam perencanaan. Di antaranya penataan kawasan di sepanjang bantaran Sungai Winongo melalui program Kotaku.

Di sepanjang bantaran Sungai Winongo akan ada 11 kelurahan yang menjadi sasaran penataan, dimulai dari Kelurahan Kricak hingga Gedongkiwo. Selain itu, akan ada penataan reguler di sejumlah kelurahan di sepanjang Sungai Gajah Wong di antaranya Sorosutan, Muja-Muju, dan Warungboto.

Satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki kawasan kumuh hanya di Kraton. Pemkot Jogja, jelas Agus, sebenarnya hanya memiliki tanggung jawab melakukan penanganan kawasan kumuh di kecamatan dengan luas kawasan kumuh kurang dari 10 hektare.Tapi hanya tiga kecamatan di Kota Jogja yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Pakualaman, Danurejan, dan Gedongtengen.

Sisanya, sebanyak 10 kecamatan lain memiliki luas kawasan kumuh lebih dari 10 hektare dan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi serta pusat.”Kami tidak hanya akan menangani kawasan kumuh dengan luas kurang dari 10 hektare. Semuanya ditangani secara kolaboratif dengan DIJ dan pusat,” katanya. (pra/ila/ong)