JOGJA- Isu suksesi di Keraton Jogja kembali menghangat. Sehari setelah Hamengku Buwono (HB) X dilantik sebagai gubernur DIJ periode 2017-2022, Selasa (10/10), sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Majelis Permufakatan Rakyat (MPR) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) menyurati Dewan Musyawarah Keluarga Ahli Waris Sultan HB IX.

Isinya meminta para ahli waris HB IX mengambil sikap terkait ontran-ontran di keraton pasca Sabdaraja 30 April 2015 dan Dawuhraja 5 Mei 2015 serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 31 Agustus 2017.

Sabdaraja berisi perubahan nama Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawono Ka 10. Sejak perubahan nama itu gelar Sayidin Panatagama Khalifatullah tidak lagi digunakan oleh Sultan.

Sedangkan dawuhraja berupa perintah Sultan Hamengku Bawono Ka 10 mengubah nama dan gelar putri sulungnya Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Adapun putusan MK mengabulkan seluruh gugatan atas UU No. 13 Tahun 2012 pasal 18 ayat (1) huruf m yang membuka peluang perempuan menjadi gubernur.

“Para ahli waris HB IX pemegang otoritas kedaulatan kelangsungan Dinasti Kasultanan Mataram Islam. Mereka harus menyelamatkan Dinasti Hamengku Buwono,” pinta Ketua MPR DIJ KH Abdul Muhaimin saat menyerahkan surat kepada salah satu putra HB IX, GBPH Cakraningrat, di Ndalem Yudhanegaran kemarin (11/10).

Pengasuh Ponpes Nurul Ummahat Kotagede ini berharap, musyawarah keluarga ahli waris HB IX juga memutuskan paugeran adat yang harus diumumkan ke masyarakat. Ini sesuai amanat pasal 43 UU No. 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIJ.
“Mengangkat dan menetapkan Lurah Pangeran KGPH Hadiwinoto sebagai Sultan Hamengku Buwono XI,” ucap Muhaimin saat membacakan pernyataan di depan Cakraningrat.

Tidak hanya Muhaimin yang menyorongkan nama Hadiwinoto sebagai HB XI. Surat dari MPR juga diteken Sekretaris Kerisjati Adjie Bantjono, Ketua Paguyuban Dukuh DIJ Sukiman Hadiwijoyo, KMT Condropurnomo (abdi dalem keraton), dan Ketua Forum LSM DIJ Beny Susanto.

Muhaimin mengatakan, bukan tanpa alasan pihaknya mengusulkan Hadiwinoto sebagai calon HB XI. Dari sisi urutan kepangkatan, pangeran yang lahir dengan nama BRM Ibnuprastowo itu terhitung paling senior.

Dia merupakan satu-satunya pangeran yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH). Sedangkan pangeran yang lain titelnya Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) . ” Karena itulah beliau menjadi lurah pangeran. Sesuai paugeran punya prioritas menjadi sultan,” imbuh Adjie Bantjono.

Menanggapi aspirasi itu, Gusti Cakra, sapaan akrab Cakraningrat, mengatakan, ahli waris HB IX akan segera bermusyawarah. Apa yang disampaikan MPR bakal menjadi bahan dalam pertemuan keluarga tersebut.

“Saudara-saudara kami tidak hanya tinggal di Jogja. Tapi ada yang di Jakarta. Kami akan berkoordinasi agar putra-putra dalem Kaping IX suaranya bulat,” tegasnya.

Gusti Cakra mengapresiasi sikap MPR. Menurut dia, ahli waris HB IX punya tanggung jawab moral menindaklanjuti masukan dari elemen masyarakat tersebut.

“Usul ini kami terima. Kami akan jalankan untuk mendapatkan jalan terbaik bagi warga Jogja,” kata putra HB IX dari garwa dalem Kanjeng Raden Ayu (KRAy) Ciptomurti ini.

Saat ini ada 12 orang pangeran putra HB IX. Mereka adalah KGPH Hadiwonoto, GBPH Hadisuryo, GBPH Prabukusumo, GBPH Pakuningrat, GBPH Yudhaningrat, dan GBPH Condrodiningrat.

Lalu GBPH Pakuningrat, GBPH Cakraningrat, GBPH Suryodiningrat, GBPH Suryometaram, GBPH Suryonegoro, serta GBPH Hadinegoro.

Hadiwinoto merupakan putra dari istri kedua HB IX, KRAy Windyaningrum. Dia merupakan adik kandung HB Ka 10. Sedangkan Hadisuryo anak dari istri pertama, KRAy Pintokopuromo. Dari garwadalem ketiga KRAy Hastungkoro, lahir Prabukusumo, Yudhaningrat dan Condrodiningrat.

Sedangkan istri nomor empat KRAy Ciptomurti melahirkan enam anak yang semuanya laki-laki. Yakni Pakuningrat, Cakraningrat, Suryodiningrat, Suryometaram, Suryonegoro dan Hadinegoro.

Dari 12 orang itu, lima orang yakni Hadiwinoto, Prabukusumo, Yudhaningrat, Condrodiningrat dan Cakraningrat tinggal di Jogja. Sisanya bermukim di Jakarta. (kus/yog/ong)