GBPH Cakraningrat mengaku telah mengantongi kriteria calon HB XI. Penerus takhta kasultanan harus merupakan pribadi yang dikenal masyarakat Jogja.

“Calon penerus kesepuluh ini sebenarnya telah mengerucut. Tapi waktu itu belum ada usulan dari masyarakat. Mau tidak mau usulan ini akan kami bicarakan bersama,” ucap Gusti Cakra.

Di mata pangeran yang di masa muda bernama BRM Prasasto ini usulan masyarakat punya nilai penting. Baginya suara masyarakat harus didengar. Ahli waris HB IX tidak dapat berjalan sendiri.

Dikatakan, saudara-saudaranya yang lahir dan besar di Jogja punya nilai lebih dibandingkan mereka yang bermukim di Jakarta. “Siapa yang tidak kenal dengan Kangmas Prabu (Prabukusumo) dan Kangmas Yudhan (Yudhaningrat). Orang Jogja mengenal semua, ” katanya.

Selain dikenal masyarakat, calon yang akan menjadi HB XI harus punya keturunan laki-laki. Dari 12 putra HB IX tidak semua punya anak laki-laki.

Hanya tujuh pangeran yang memiliki keturunan laki-laki. Mereka adalah Hadiwinoto, Hadisuryo, Prabukusumo, Condrodiningrat, Suryodiningrat, Suryometaram, dan Suryonegoro.

“Saya dan Kangmas Yudhan yang tidak punya keturunan laki-laki akan nyengkuyung,” katanya.

Perlunya persyaratan punya keturunan laki-laki ini agar kejadian seperti yang sekarang tidak terulang. Sejak mengeluarkan sabdaraja dan dawuhraja, Sultan ditengarai adik-adiknya bakal menyerahkan takhta kepada putri sulungnya.

Adik-adik Sultan, termasuk Gusti Cakra menolak keras. Sesungguhnya, sebelum ada usulan dari MPR itu, dia telah mengusulkan kepada kakak-kakaknya, khususnya yang tinggal di Jogja mengambil sikap.

Mereka harus cepat-cepat bertindak. Bahkan sejak 2015, dirinya telah mengusulkan pentingnya membahas suksesi. “Tapi karena saya yang paling muda, maka saya harus hati-hati menyampaikan ini,” kisahnya.

Terpisah, Wakil Penghageng Tandayekti Keraton Jogja KPH Yudhaningrat mengingatkan putusan MK bersifat final dan mengikat. Hendaknya putusan MK dijalankan. Dia juga sependapat dengan pemikiran advokat Irmanputra Sidin. Yakni Sultan Hamengku Buwono adalah nama jabatan. Dengan begitu pejabat yang memegang jabatan itu bisa bernama Sultan Hamengku Bawono atau GKR Mangkubumi. Contohnya, GKR Mangkubumi bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono.
“Suara Pak Irman itu mewakili keraton. Beliau adalah lawyer-nya keraton,” tegasnya.

Dengan posisi itu, apa yang disuarakan Irman telah sesuai dengan kehendak keraton. Khususnya dari Sultan Hamengku Bawono Ka 10. (kus/yog/ong)