SLEMAN – Wacana penutupan perlintasan Janti tampaknya tak hanya mendapatkan penolakan dari warga sekitar saja. Para pedagang kaki lima (PKL) yang mengais rezeki di seputaran perlintasan Janti juga mengungkapkan keberatannya.
Pelindung PKL kawasan Janti Jimmy Rusdi mengutarakan keberatan atas wacana penutupan perlintasan kereta api Janti. Dia meminta pihak terkait dalam hal ini Kemenhub, Dinas Perhubungan DIJ, dan PT KAI Daop 6 Jogjakarta mengambil langkah bijak.

Pertimbangan utama adalah matinya roda perekonomian warga, terutama PKL di kawasan Janti. Dia menuturkan, hingga saat ini terhitung ada 40 PKL di kawasan tersebut.

Jimmy mengungkapkan, keresahan sudah terjadi sejak ada pemasangan spanduk beberapa waktu lalu. “Saya juga belum tahu detail rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan seperti apa. Tapi jika memang ditutup total maka akan mematikan ekonomi PKL. Kawasan Janti sangat ramai, terlebih banyak pilihan kuliner,” ujarnya kemarin (12/10).

Mengenai sosialisasi, Jimmy menganggap belum optimal. Terbukti belum semua warga dan PKL mengetahui rencana penutupan. Terlebih sosialisasi terkesan pasif hanya dengan mengandalkan pemasangan spanduk.

Anggota Komisi C DPRD DIJ ini berharap pihak terkait segera menjelaskan. Terlebih uji coba penutupan berlangsung 26 Oktober mendatang. Jimmy juga mempersoalkan akses transportasi, terutama pendidikan bagi anak-anak.

“Ini juga harus dipikirkan untuk akses jalannya. Tidak sedikit yang sekolahnya lintas wilayah antara Sleman dan Bantul. Kendaraan bermesin mungkin bisa lewat fly over tapi yang naik sepeda harus lewat mana,” ujarnya setengah bertanya.
Radar Jogja sempat meminta pendapat sejumlah pedagang di bawah fly over Janti. Mayoritas menyatakan keberatan jika ada penutupan. Lebih lanjut, para pedagang meminta sosialisasi berjalan optimal dan detail.

Salah satunya adalah Agus pemilik bengkel sisi utara pintu perlintasan. Agus menilai kebijakan tersebut kurang bijak. Terlebih jika alasan penutupan untuk mengurangi angka kecelakaan. Sejak berlakunya fly over, volume kendaraan telah berkurang drastis.

“Kalau saya menolak diterapkannya kebijakan itu. Karena belum tahu solusi dan juga rekayasa lalu lintas pascapenerapan,” katanya.

Penutupan perlintasan tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapaian dan UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Fokus utama adalah mengamankan jalur perlintasan kereta api berpalang pintu.
Kepala Dusun Janti Heru Subardi mengaku telah menampung aspirasi warga. Bahkan dirinya akan mengirimkan surat kesejumlah pihak terkait. Di antaranya Gubernur DIJ, Bupati Sleman, Bupati Bantul, dan DPRD DIJ maupun tingkat kabupaten.

“Perlu kajian mendalam dengan meminta pendapat dari warga sekitar tentunya. Pertimbangan harus matang kalau akan diterapkan,” katanya. (dwi/ila/ong)