JOGJA- Kalangan parlemen memberikan reaksi beragam terhadap pidato Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Ketua Komisi B DPRD DIJ Janu Ismadi, misalnya. Dia menilai materi pidato di depan paripurna istimewa itu tidak gampang dipahami.

“Rasane kok kedhuwuren (rasanya kok terlampau tinggi, Red),” ungkapnya blak-blakan usai paripurna kemarin (16/10).
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) ini menganggap pidato gubernur terkesan menjadi kurang membumi.

Janu mengkhawatirkan pelaksanaanya di lapangan. “Apa tidak sulit implementasinya,” kata politisi yang menjadi wakil ketua DPRD DIJ periode 2009-2014 ini.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto ingin gubernur bertindak lebih progresif. Terutama dalam menetapkan target pengurangan kesenjangan antarwilayah dan pendapatan masyarakat serta angka kemiskinan.
“Gubernur harus lebih berani. Jangan landai-landai saja,” pinta Inung, sapaan akrabnya.

Target progresif itu, lanjut Inung, diharapkan tercermin di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dia berjanji bakal mencermatinya saat dokumen RPJMD masuk ke dewan. Kader PAN ini mengingatkan, agar visi misi gubernur 2017-2022 tidak sekadar mengulang visi misi sebelumnya.Jika masih diulang, Inung khawatir, angka kemiskinan tidak akan banyak berkurang dan kesenjangan antawilayah makin menganga. “Ini bukan suudzon atau pesimistis,” tuturnya.

Inung melihat target pengurangan kemiskinan dari tahun ke tahun terlampau kecil. Kondisi itu menyisakan pekerjaan rumah (PR) bagi DIJ. Sampai sekarang angka kemiskinan di DIJ di agtas rata-rata nasional.

Sebagai pimpinan dewan, dia menasihati agar target pengurangan kemiskinan digenjot pada tahun pertama dan ketiga. Bukam dibagi tiap tahun. Apalagi dilakukan di tahun ke lima.

“Kami harapkan gubernur mengintensifkan koordinasi dengan bupati dan wali kota. Mereka juga harus membuat target yang progresif,” seru Inung.

Berbeda dengan Janu dan Inung, Ketua Komisi A Eko Suwanto meminta Sekprov DIJ Gatot Saptadi beserta jajarannya secepatnya menerjemahkan visi misi gubernur ke dalam RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Tentu saja harus tetap berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 serta UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ,” ucapnya.

RPJMD harus menyelaraskan rencana pembangunan dan anggaran dengan skema APBD, dana desa, dan dana keistimewaan. Dari pidato gubernur sangat jelas pentingnya memikirkan pembangunan martabat manusia Jogja dengan misi “Lima Kemuliaan” atau “Pancamulia”.

Untuk wilayah selatan DIJ perlu mendapatkan penekanan. Utamanya pengembangan budaya maritim dengan memastikan potensi laut sebagai halaman depan agar bisa dikelola dengan baik.

Ke depan, Pemprov DIJ harus mengadakan kajian potensi ekonomi maritim. Selanjutnya membuat strategi pengembangan ekonomi maritim didukung teknologi tinggi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Juga infrastruktur yang mampu mengelola semua potensi laut secara profesional.

Diingatkan, ekonomi maritim penting menjadi salah satu pilar mengelola potensi perekonomian pantai selatan. Karena itu, pemprov harus segera memetakan potensi ekonomi pantai selatan sepanjang 126 Km dan12 mil laut, di luar potensi sepadan pantai.

“Ini modal besar pembangunan ekonomi di DIJ,” kata politisi muda PDI Perjuangan ini.
Di bagian lain, lanjut Eko, DIJ harus bisa mempertahankan dan mengembangkan pertanian sebagai soko guru pembangunan. Selain jasa dan perdagangan. Termasuk pariwisata.

“Stop peralihan peruntukan lahan dari pertanian ke nonpertanian. DIJ harus mampu menyediakan pangan secara berdikari. Kita perlu mendorong ekonomi maritim. Tapi, jangan melupakan pertanian yang harus tetap diberdayakan,” harapnya. (kus/yog/ong)