Sasar Masyarakat Miskin Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo

JOGJA – Hamengku Buwono (HB) X menyampaikan pidato perdananya setelah resmi menjabat gubernur DIJ periode 2017-2022 dalam sidang paripurna di gedung DPRD setempat kemarin (16/10). Berbeda dengan saat menyampaikan visi misi dalam sidang serupa (2/8), kali ini HB X lebih banyak mengupas detail program yang akan dijalankannya untuk lima tahun ke depan.

Adapun prioritas utama pemerintahannya diarahkan untuk membangun daerah tertinggal di tiga wilayah, yakni Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo. Salah satu program unggulannya adalah memperbanyak permukiman layak huni bagi warga miskin.
HB X hadir di ruang sidang didampingi istri Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan ketiga putrinya.

Mengenakan pakaian berwana merah scarlet, GKR Hemas duduk di sisi selatan ruang sidang, bersebelahan dengan putri sulungnya GKR Mangkubumi. Dua putri HB X lain yang hadir adalah GKR Condrokirono dan GKR Hayu. Sidang dibuka Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana. Turut hadir seluruh kepala daerah kabupaten/kota di DIJ dan anggota forum koordinasi pimpinan daerah (forkompinda).

HB X menyebut, pembangunan daerah tertinggal, terpinggir, dan terpencil di DIJ menjadi bagian dari misi pancamulia sebagai implementasi misi “Menyongsong Abad Samudra Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Peningkatan harkat dan martabat kehidupan manusia menjadi hal utama sebagai induk dan payung atas program-program lainnya. “Arah program ini difokuskan pada kelompok masyarakat miskin serta berpenghasilan rendah dan kurang beruntung, melalui pendekatan spasial,” jelasnya.

Peningkatan kualitas dan keragaman ekonomi yang berkeadilan juga menjadi prioritas kebijakan gubernur. Tujuannya memajukan wilayah-wilayah pinggiran dan terpincil. Dalam konsep ini HB X melihat keberadaan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo mampu meningkatkan perekonimian masyarakat di wilayah setempat.

Di bagian lain, gubernur berupaya mendorong peningkatan harmoni kehidupan bersama pada lingkup masyarakat maupun birokrasi. Atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan. Hal ini akan diwujudkan melalui bidang perhubungan, pendidikan, pemuda, olah raga, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. “Akan kami tingkatkan lagi Jagawarga. Bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menjaga keamanan lingkungan,” jelasnya.

Selanjutnya, mewujudkan tata dan perilaku penyelenggaraan demokratis melalui peningkatan tata kelola pemerintah yang mencakup program penataan kelembagaan, tata laksana, sistem rekrutmen pegawai, dan promosi menuju keterbukaan, kemudahan, dan kejelasan sesuai asas demokrasi.

Semua program akan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DIJ dalam rangka pengembangan konsep smart province. Ini menjadi langkah awal upaya integrasi digitalisasi manajemen pelayanan publik di DIJ.

Terakhir, HB X bertekad mewujudkan perilaku bermartabat oleh aparatur sipil penyelenggara pemerintahan. Dengan mengedepankan nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran. Melalui kebijakan tersebut, HB X ingin menggugah rasa bersalah dan berdosa bagi aparatur sipil negara jika mereka melakukan penyimpangan yang berujung pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hal ini sekaligus menjawab keraguan banyak kalangan yang menilai adanya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kesulitan menerjemahkan visi dan misi gubernur periode sebelumnya (2012-2017). Gubernur bermaksud membangun sistem perubahan mind set SKPD dengan semangat “Karya Birokrasi adalah Karya Peradaban dan Membangun Budaya Karya Berkualitas Tinggi”. Hal itu demi memastikan visi misi gubernur memiliki turunan yang dijadikan indikator kinerja utama pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Sebagai implementasi perencanaan dan pengukuran kinerja yang berbasis outcome. (bhn/yog/ong)