Condrokirono Anggap Hadiwinoto seperti Guru

JOGJA- Keraton Jogja akhirnya angkat bicara terkait manuver Majelis Permufakatan Rakyat (MPR) DIJ yang mengeluarkan maklumat agar Lurah Pangeran KGPH Hadiwinoto diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono (HB) XI.

Menyikapi itu, keraton tak ingin terpancing. Keraton juga tak memedulikan tindakan MPR tersebut. “Biarkan saja,” ucap Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Jogja Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono di sela menghadiri pidato Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dalam paripurna istimewa di gedung DPRD DIJ Senin (16/10).

Gusti Condro, sapaan akrabnya, tak ingin terpengaruh persoalan tersebut. Jika berkomentar, dia khawatir akan mengundang polemik tersendiri.

Meski awalnya enggan berkomentar, putri raja yang lahir dengan nama Gusti Raden Ajeng (GRAj) Normagupita itu akhirnya bicara lebih terbuka. Dia menilai usulan MPR tak ubahnya bentuk campur tangan pihak luar ke internal keraton.”Ya, sebenarnya intervensi,” katanya sembari menyebut wartawan mulai memancing dirinya berkomentar. “Pancing-pancing, ikan-ikan,” lanjutnya sambil tertawa.

Disinggung ada tidaknya arahan dari ayahandanya, dia mengaku tak ada. Selama ini keluarganya berupaya mengendalikan diri agar persoalan internal itu tidak semakin melebar. “Kami tidak ingin menjadi lebih besar,” tuturnya.

Kendati berbeda pandangan, putri kedua Sultan ini mengklaim hubungan dengan paman-pamannya tetap terjaga dengan baik. Misalnya dengan KGPH Hadiwoto. Selama ini dirinya banyak belajar dengan penghageng kawedanan wahana sarta kriya tersebut. Di keraton, jabatan Gusti Hadi semacam menteri pekerjaan umum dan pertanahan keraton.
“Selama ini saya masih kerja sama dengan Romo Hadi. Saya banyak belajar soal tanah SG (Sultanaat Grond, Red) dengan beliau,” katanya.

Demikian pula soal renovasi keraton. Saat ini keraton sedang merehab Bangsal Kencana dan Bangsal Prabayeksa. Gusti Condro merasa mendapatkan banyak ilmu dari pamannya itu. Khususnya terkait fungsi bangunan-bangunan di dalam keraton.
Dalam struktur keraton, beberapa paman Gusti Condro, seperti KGPH Hadiwinoto, GBPH Prabukusumo, dan GBPH Yudhaningrat memegang jabatan tertentu. Saat siraman pusaka pada Selasa Kliwon (17/10) kemarin, seharusnya mereka hadir.

Sebagai penghageng yang menjalankan tugas semacam menteri sekretaris negara, Gusti Condro paham dengan kewajiban paman-pamannya saat siraman. Gusti Hadi punya tugas menyiapkan sesajen. Sedangkan Gusti Prabu berurusan dengan logistik.
Belakangan tugas Gusti Prabu banyak digantikan GKR Bendara, adik bungsu Gusti Condro. Maklum, GKR Bendara menjabat wakil penghageng di bawah Gusti Prabu.

Saat berada di lobi, Gusti Condro sempat bertemu dengan pamannya, GBPH Yudhaningrat yang menjabat kepala Satpol PP DIJ. Keduanya sempat bertegur sapa dengan menanyakan kabar masing-masing. “Mana jeng undangannya, saya tunggu. Katanya mau di Bali acaranya,” ucap Gusti Yudha menanyakan rencana pernikahan keponakannya tersebut. “Di Bali cuma mau liburan kok Romo,” jawab Gusti Condro.

Tentang acara siraman pusaka, Gusti Yudha memastikan dirinya absen di acara keraton yang digelar rutin setiap setahun sekali itu.

Terpisah, kerabat Pakualaman KPH Kusumo Parastho tidak ingin mengomentari polemik internal keraton. Hanya, dia teringat latar belakang disebutkannya gelar lengkap Sultan dan Paku Alam di pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ (UUK).

Menurut dia, penyebutan secara detail itu dipengaruhi konflik internal di Pakualaman. Ketika itu pada 2012 muncul Paku Alam IX kembar antara KPH Ambarkusumo dan KPH Anglingkusumo. “Saat itu ada gelar Paku Alam Al Haj,” ceritanya.

Gelar Paku Alam IX Al Haj selama ini banyak digunakan Anglingkusumo. Belajar dari kejadian itu, UUK kemudian menuangkan penyebutan nama dan gelar Sultan serta Paku Alam secara lengkap. “Rupanya sekarang malah menjadi masalah di keraton,” sesal eksponen 1966 yang berlatar belakang dokter ini. (kus/yog/ong)