JOGJA – Perpanjangan moratorium hotel atau penghentian sementara penerbitan izin mendirikan hotel baru di Kota Jogja masih terus dikaji. Dalam pertemuan dengan BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ kemarin (17/10), Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menyatakan akan membuat regulasi yang mengatur perhotelan.

HS, sapaannya, mengatakan untuk moratorium hotel, dia tidak akan terpengaruh dengan moratorium di Sleman yang berlaku hingga 2021 nanti.

“Daripada lima tahun tapi di tengah jalan kami buka (izinnya). Tapi dengan diperpanjang dua tahun lebih masuk akal dan akan terus dievaluasi, kalau bisnis bagus kenapa tidak dibuka (izinnya), intinya semua akan kami kaji,” terangnya.
HS menegaskan, saat ini moratorium masih berlaku hingga akhir tahun nanti. “Sebelum masa moratorium berakhir, sudah ada kejelasan,” ungkapnya.

Saat ini, moratorium hotel di Jogja masih berlangsung hingga 31 Desember 2017. Itu sesuai Perwal Nomor 55 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada 30 September 2016. Perwal tersebut memperpanjang masa moratorium pemberian izin membangun hotel dari sebelumnya 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016, sesuai dengan Perwal Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Menurut HS, persoalan perhotelan tidak hanya terkait moratorium saja, tapi juga perilaku perhotelan yang tidak sehat. HS mengaku mendapat informasi banyak hotel berbintang empat yang berperilaku seperti bintang satu, yakni dengan menerima peserta study tour.

“Yang seperti itu kan juga harus diatur supaya iklim usaha tidak saling merugikan,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua BPD PHRI DIJ Istidjab M Danunegoro mengaku bersyukur dengan komitmen Pemkot Jogja tersebut. Menurut dia, perpanjangan moratorium pembangunan hotel baru itu sudah sesuai dengan permintaan PHRI DIJ. Meski awalnya meminta perpanjangan moratorium disamakan dengan Sleman hingga 2021.

“Yang penting diperpanjang dulu, sudah aman hingga dua tahun ke depan,” ungkapnya.

Istidjab mengatakan, sama dengan perpanjangan moratorium hotel sebelumnya, jika dalam dua tahun ke depan tingkat okupansi belum sesuai harapan, moratorium bisa diperpanjang kembali. Menurut dia, di seluruh DIJ terdapat 1.030 hotel nonbintang dan sekitar 660 di antaranya beroperasi di Kota Jogja. Untuk hotel bintang, Istidjab menyebut dari 166 hotel separonya di berdiri di Jogja.

“Pada 2019 nanti asumsinya bandara baru di Kulonprogo sudah beroperasi, harapannya okupansi paling tidak bisa 70 persen,” tuturnya.

Istidjab menyebut saat ini tingkat okupansi hotel bintang di DIJ berkisar 57 persen sedang nonbintang tinggal 22 persen.Diakuinya untuk beberapa hotel, terutama yang berada di ring satu Malioboro, tingkat okupansi tergolong tinggi 60-70 persen. Tapi di luar ring satu, okupansi sulit terdongkrak.

Untuk ituIstidjabjuga meminta pada Pemkot Jogja dan Pemprov DIJ untuk melakukan evaluasi, terkait dengan pusat keramaian yang masih terfokus di Malioboro. “Padahal Jogja itu kan bukan hanya Malioboro, harusnya kawasan lain juga bisa menikmati,” ujarnya. (pra/ila/ong)