Tarif Tanah Pemakaman di Kota Jogja Setara Lahan Perumahan

JOGJA – Konsep bangunan vertikal tak hanya diarahkan untuk hunian bagi warga Kota Jogja. Lahan pemakaman pun diusulkan sama. Hal itu untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di perkotaan. Apalagi empat lahan pemakaman yang dikelola Pemkot Jogja semuanya sudah penuh.Kalaupun masih ada kapling yang belum dipakai, itu sudah ada yang memesan.
Ismanto, warga Dukuh Mantrijeron, merasakan hal itu.

Usahanya mencarikan lahan pemakaman bagi keponakannya yang meninggal menjadi sebuah perkara yang cukup pelik. Sebab, biaya bedah bumi di area pemakaman sekitar tempat tinggalnya sangat tinggi. Di pemakaman Krapyak, misalnya. Biaya bedah bumi di kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Bantul itu mencapai Rp 5 juta. Hal itu sebagai imbas ciutnya area pemakaman di wilayah tersebut.

Ismanto akhirnya mendapat lokasi pemakaman kampung di Mantrijeron. Itupun biaya bedah buminya tetap relatif tinggi, yakni Rp 3 juta. “Harganya tidak jauh beda dengan nilai tanah untuk perumahan di sekitar tempat itu,” keluhnya belum lama ini.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja Hari Setyawacana mengakui bahwa keempat lahan tempat pemakaman umum (TPU) milik Pemkot Jogja sudah tak mampu menampung jenazah. Yakni,Pracimalaya di Wirobrajan, Sasanalaya (Mergangsan), Sarilaya (Mantrijeron), dan Utaralaya (Tegalrejo). “Semua sudah penuh sejak beberapa tahun lalu,” ungkapnya kemarin (18/10).
Selain empat TPU tersebut, diketahui ada 190 area makam lain yang dikelola kampung maupun keluarga. Kendati demikian, Hari menilai, sebagian besar TPU di kampung-kampung yang tidak rapi. “Jika tertata, mungkin ada sisa lahan yang masih bisa digunakan,” lanjutnya.

Optimalisasi lahan pemakaman menjadi salah satu solusi mengatasi keterbatasan lahan di Kota Jogja untuk TPU. Pemkot juga mengkaji kemungkinan membeli lahan pemakaman di luar Kota Jogja. Namun soal letak lokasinya masih dalam pengkajian. Dipilih area yang tak jauh dari Kota Jogja. Di sisi lain Hari tak menampik jika pembelian lahan pemakaman bukan perkara mudah. Karena keberadaan TPU harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah setempat. Bukan tidak mungkin hal tersebut bisa berdampak konflik bagi warga sekitar calon area TPU.

Belum juga direalisasikan, rencana pembelian lahan untuk TPU sudah menuai penolakan. Salah satunya dilontarkan budayawanJazirASP. Daripada membeli lahan di luar Kota Jogja, Jazir meminta pemkot memaksimalkan lahan pemakaman yang sudah ada. “Keperluan tanah bagi orang yang masih hidup lebih penting ddibanding yang sudah meninggal. Kecuali mau jadi seperti Sultan Agung, makam satu orang seluas satu halaman,” bebernya.

Jazirmenyarankan pemkot membangun makam tumpuk. Hal ini yang perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat. Tokoh Masjid Jogokariyan itu menyindir dengan tren permukiman warga saat ini yang mengarah ke hunian vertikal. Namun, pemakaman masih dilakukan secara horizontal. Dengan satu lubang untuk satu jenazah. Makam tumpuk, jelas dia, bukan berarti tidak memuliakan orang meninggal. Tapi untuk mencukupi kebutuhan lahan pemakaman.

“Lihat saja sekarang, betapa susahnya cari tanah makam. Kalaupun ada nilainya setara tanah untuk perumahan, tapi tanpa sertifikat,” ujarnya.

Menurut Jazir, makam tumpuk tidak dilarang secara agama. Dalam budaya Islam, misalnya. Makam tumpuk termasuk hal lazim yang biasa dilakukan. “Bahkan makam Ma’la di Makkah dan Baki di Madinah sudah lama menggunakan makam tumpuk,” jelasnya.

Untuk pelaksanaan makam tumpuk,menurut Jazir, bisa dipersiapkan sebelumnya dengan menggali tanah lebih dalam. “Untuk papan nama dibikin berderet kan juga tidak masalah,” sambung Jazir.
Lebih dari itu, untuk memaksimalkan lahan pemakaman di dalam kotaJazir mengusulkan agar pemkot membongkar makam lama sebagai area makam jenazah baru. Jazir meyakini pemindahan makam-makam tak terurus dalam satu lubang tidak akan menimbulkan masalah. “Yang penting tercatat di juru kunci, sehingga ahli warisnya tahu jika leluhurnya dimakankan di situ,” ucapnya.

Terpisah, Kepala BidangPenelitiandan PengembanganBadan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jogja Affrio Sunarno mengatakan sedang menyiapkan draf raperda pemakaman. Naskah akademik yang sedang disusun, di antaranya menyebutkan adanya tarif progresif untuk pemakaman yang berusia lebih dari lima tahun. Regulasi baru tentang pemakaman juga akan mengatur tarif bedah bumi.

Diakui, tanpa aturan yang jelas tarif bedah bumi memberatkan masyarakat. Affrio memastikan, ke depan tak ada lagi pungutan yang justru memberatkan keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. “Untuk keluarga miskin biaya bedah bumi bisa digratiskan,” ungkapnya.

Raperda pemakaman juga lebih spesifik mengatur soal makam tumpuk. Berbeda dengan regulasi lama, yakni Perda Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pemakaman di Kota Jogja, yang hanya mengatur pemakaman susun bagi satu anggota keluarga. “Sambil menunggu aturan itu kami berencana beli lahan pemakaman baru di luar daerah,” tegasnya.

Tentang usulan Jazir untuk pembongkaran makam lama, Affrio memberikan sinyal positif. Terutama makam-makam yang sudah lama tak diziarahi atau tidak diketahui keberadaan ahli warisnya. Untuk menindaklanjuti rencana tersebut pemkot sedang melakukan pendataan lahan pemakaman yang ada. Affrio menyiratkan bahwa pemkot akan mengambil alih semua tanah makam yang berstatus Sultanaat Grond, Pakualamanaat Grond, atau tanah negara. (pra/yog/ong)