Instruksi 1975 Belum Dicabut

JOGJA- Pemprov DIJ sampai sekarang masih memberlakukan Instruksi Kepala Daerah No. K 898/I/A/75 tentang penyeragaman policy (kebijakan) pemberian hak atas tanah kepada Warga Negara Indonesia (WNI) Nonpribumi.
“Instruksi itu belum dicabut,” ujar Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Dewo Isnu Broto Imam Santoso kemarin (18/10).

Instruksi kepala daerah itu ditujukan kepada para bupati dan wali kota se-DIJ. Meski berlabel instruksi kepala daerah, surat tersebut ditandatangani Wakil Kepala Daerah DIJ Paku Alam VIII. Kepala daerah saat itu dijabat Hamengku Buwono IX yang ketika itu menjadi wakil presiden RI di Jakarta.
Isi instruksi itu, Pemerintah DIJ hingga sekarang belum memberikan hak milik (SHM) atas tanah kepada WNI Nonpribumi yang memerlukan tanah.

“Apabila ada seorang WNI nonpribumi membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya diproses sebagaimana biasa. Melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah negara yang dikuasai langsung Pemerintah DIJ. Kemudian yang berkepentingan/melepaskan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah DIJ untuk mendapatkan sesuatu hak,” pinta Paku Alam VIII yang meneken instruksi tertanggal 5 Maret 1975.

Keputusan pemprov mempertahankan instruksi tersebut bukan tanpa risiko. Beberapa kali Dewo harus berjibaku di pengadilan.

Salah seorang warga yang getol mengajukan upaya hukum adalah Handoko. Pria yang tinggal di Jalan Taman Siswa itu tercatat tiga kali menggugat. Pertama, mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Uji materi ini tidak diterima.
MA beralasan materi yang diuji bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Tapi, instruksi kepala daerah itu merupakan kebijakan.

Kedua, Handoko maju ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta. Lagi-lagi upayanya belum berhasil. PTUN juga tidak menerima gugatan yang diajukan.

“Sekarang Handoko menggugat lagi secara perdata ke Pengadilan Negeri Jogja. Ini kali ketiga setelah dua gugatan sebelumnya berhasil kami menangkan,” ucap Dewo.

Dalam gugatan ketiga ini, Handoko menyebut Gubernur DIJ Hamengku Buwono X telah melakukan perbutan melawan hukum. Dalam gugatannya, dia memohon kepada majelis hakim PN Jogja untuk menyatakan Instruksi Kepala Daerah No. K 898/I/A/75 tidak memiliki kekuatan hukum dan bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Handoko menuding gubernur DIJ tidak patuh terhadap UUPA, sehingga ada kebijakan yang tidak adil dalam kepemilikan tanah di DIJ. “Saya hanya ingin ada keadilan kepemilikan tanah di DIJ. Tidak ada motif apa pun. Toh tak punya tanah juga tidak masalah,” kata Handoko.

Sidang perdana perkara ini dilakukan pada Selasa (10/10). Secara kebetulan pembacaan gugatan berbarengan dengan jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur DIJ masa jabatan 2017-2022 yang berlangsung di Istana Negara Jakarta.Gugatan perbuatan melawan hukum tercatat dalam register nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk.

Terpisah, pengamat hukum pertanahan Nazaruddin SH menilai instruksi kepala daerah itu lebih merupakan perintah dinas dari gubernur kepada bupati dan wali kota sebagai bawahannya.

Dasarnya, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Perintah itu terkait kebijakan pertanahan di DIJ yang waktu itu belum diatur dengan UUPA.

“Instruksi tersebut bukan produk hukum dalam tata urutan perundang-undangan RI,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini.

Dengan terbitnya Keppres No. 33 Tahun 1984 dan Perda DIJ No. 3 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di DIJ, maka instruksi kepala daerah itu sudah tidak berlaku lagi.

“Apalagi pasal 21 UUPA mengamanatkan yang berhak memiliki tanah adalah WNI. Kalau ada WNI dilarang punya hak tertentu atas tanah, jelas bertentangan dengan UUPA,” ingatnya.

Di tengah polemik penggunaan kata pribumi, Nazar menyarankan bagi mereka yang anti kata pribumi dipersilakan datang ke Jogja.

“Ada monumen diskriminasi WNI yang masih tegak berdiri. Lembaga negara dan pemerintahan diam dan mengagungkannya, meski jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Khususnya UUPA dan UU Kewarganegaraan,” sindirnya.
Monumen yang dimaksud adalah Instruksi Kepala Daerah No. K 898/I/A/75. Instruksi tersebut terang-terangan bertabrakan dengan pasal 16 UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ (UUK).

Sesuai pasal itu, gubernur dan wakil gubernur DIJ dilarang membuat keputusan yang secara khusus membuat keuntungan kepada diri sendiri dan anggota keluarga atau kroni. Merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau diskriminasi warga negara, serta golongan masyarakat tertentu. (kus/yog/ong)