PURWOREJO-Sekitar 551 perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Purworejo berangkat ke Jakarta, kemarin sore (23/10). Mereka akan bergabung dengan perangkat desa lain dari seluruh Indonesia menagih janji Presiden Joko Widodo tentang kenaikan status perangkat desa secara bertahap menjadi PNS. “Sampai sekarang janji itu tidak dipenuhi,” kata ketua rombongan Budidoyo saat hendak berangkat dari depan Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo.

Menurutnya, sekarang ini beban kerja perangkat sangat tinggi. Namun di sisi lain tidak ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Di Purworejo, pendapatan seorang perangkat desa masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).”Masih banyak perangkat yang mendapatkan pendapatan di bawah Rp 1 juta per bulan. Itu tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang harus kami lakukan,” tambah Budidoyo.

Dikatakannya, perangkat desa selama ini telah berjuang agar pendapatan perangkat bisa meningkat. Di tingkat daerah mereka telah beberapa kali menyampaikannya ke Pemkab ataupun DPRD Purworejo. “Di daerah hal ini tidak bisa teralisai. Makanya kami akan langsung menyampaikan kepada presiden,” imbuhnya.

Bupati Purworejo Agus Bastian yang melepas rombongan mengatakan pihaknya telah melakukan beragam cara agar pendapatan perangkat desa bisa meningkat. Hanya saja, sesuai aturan dalam UU No 6/ 2014, pendapatan perangkat desa dikunci dalam alokasi 60 persen dari besaran ADD.

“Dari aturan itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Upaya lain yang kami genjot adalah membangkitkan keberadaan BUMDes. Karena di sana nanti ada pendapatan yang bisa dialokasikan untuk tambahan pendapatan perangkat desa,” ujar Agus Bastian. (udi/din/ong)