SLEMAN – Rencana pembangunan Pelabuhan Adikarto di Kulonprogo terus menuai kendala. Warga Karangwuni, Wates dan Glagah, Temon mempertanyakan izin pengerukan pasir di kawasan pesisir untuk proyek Adikarto. Senin (23/10) puluhan warga dua kecamatan itu mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak di Jalan Solo, Depok, Sleman. Mereka mengeluhkan adanya penambangan pasir menggunakan alat berat di sekitar laguna dan pelabuhan. untuk menyampaikan uneg-uneg.

Salah seorang warga Karangwuni, Tri Sukarno, mengungkapkan, warga pesisir khawatir penambangan pasir akan menyebabkan abrasi semakin meluas akibat pengerukan pasir untuk pembangunan pelabuhan.

“Sejauh ini belum pernah ada sosialisasi dari penggarap proyek pelabuhan. Apakah pihak perusahaan penggarap sudah mengantongi izin atau belum?” tanyanya saat audiensi dengan pejabat BBWS Serayu Opak.

Selain abrasi, keberadaan alat berat untuk mengeruk pasir dikhawatirkan akan merusak ekosistem dan jalan desa menuju pelabuhan.

Dari pengalaman masa lalu, lanjut Tri, pengerukan pasir berdampak negatif pada alam sekitar. Salah satunya kondisi air tanah bercampur dengan air laut. “Air konsumsi warga tidak layak karena rasanya asin,” keluhnya.

Dampak lain adalah habisnya lahan fungsi wisata. Padahal, sebagian besar warga pesisir mulai alih profesi dari petani menjadi pengelola kawasan wisata pantai. Alih profesi warga sebagai dampak peoyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang memakan banyak lahan produktif.

Menurut Tri, lokasi yang dikeruk pasirnya itu dulunya merupakan jalur nelayan dan kawasan tangkapan ikan. Sebelumnya nelayan bisa bersandar sejauh satu kilometer di laguna, namun saat ini hanya ratusan meter. “Kami khawatir jika pengerukan berlanjut mata pencaharian kami bisa hilang,” ucapnya.

Tri mengklaim, secara prinsip warga desanya tak sepenuhnya menolak pembangunan pelabuhan. Warga bahkan siap mendukung program bahari yang digulirkan Pemprov DIJ. Hanya, sosialiasi dan pemenuhan standar aman ekosistem kawasan pesisir harus dipenuhi lebih dulu.

Dampak negatif proyek Pelabuhan Adikarto juga dialami warga Glagah. Menurut salah seorang warga, Irawan, penambangan pasir mengakibatkan rusaknya pemecah ombak dan robohnya salah satu mercusuar. “Tepatnya di muara Sungai Serang ke arah barat,” bebernya.

Karena itu dia berharap BBWS Serayu Opak segera menerjunkan tim untuk meninjau kawasan pesisir terdampak proyek pelabuhan. “Sebelum ada izin dari pemerintah, seluruh aktivitas proyek pelabuhan harus dihentikan,” pintanya.

Kasi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan BBWS Serayu Opak Antyarsa Ikana Dani mengakui adanya surat permohonan penambangan pasir. Namun, Dani memastikan hingga saat ini pihaknya belum pernah menerbitkan izin. Kawasan yang dimohonkan untuk dikeruk masih dalam pantauan tim.
“Izin masih dalam proses,” katanya.

Antyarsa berjanji membawa aspirasi warga kepada perusahaan penggarap proyek Pelabuhan Adikarto. Agar segera dilakukan sosialisasi sebelum melakukan pengerukan pasir.(dwi/yog/ong)