JOGJA – Anggota DPRD Kota Jogja terancam kehilangan hak kunjungan kerja (kunker) dalam panitia khusus (Pansus) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Sebab, tahun depan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kota Jogja terancam hanya melanjutkan Raperda yang belum selesai dibahas tahun ini.

“Kami masih memiliki banyak PR (pekerjaan rumah), dari 30 Raperda dalam Propemperda 2017 belum ada satupun yang disahkan,” tegas Ketua Badan Pembentukan Peraturan Perundangan (Bapemperda) DPRD Kota Jogja Tatang Setiawan kemarin (24/10).

Tatang tegas meminta supaya rekan-rekannya segera menyelesaikan pembahasan Raperda supaya tidak menjadi Raperda luncuran yang dimasukkan dalam Propemperda 2018.

Diakuinya, lambatnya pembahasan Raperda juga disebabkan lamanya waktu fasilitasi di Biro Hukum Setprov DIJ. Menurut dia, paling tidak terdapat tujuh Raperda yang saat ini belum selesai proses fasilitasinya di Biro Hukum DIJ.

Tatang menyebut seperti Raperda Penanganan Kawasan Kumuh dan Pelayanan Tera Ulang yang mandek di DIJ. Selain itu, Tatang juga menilai lambatnya pembahasan karena kedisiplinan legislator DPRD Kota Jogja. “Jika pembahasan Raperda tidak selesai tahun ini akan dimasukkan dalam Propemperda 2018,” jelasnya.

Konsekuensinya, lanjut Tatang, jatah Raperda baru yang harusnya dimasukkan dalam Propemperda 2018 akan berkurang sesuai dengan Raperda yang belum selesai tahun ini. Hal itu juga berimbas tidak adanya hak kunker bahkan anggaran untuk makan minum selama pembahasan di Pansus. “Tugas mereka tinggal menyelesaikan Raperda yang belum selesai tanpa kunker,” ungkapnya.

Politikus PDIP itu juga menyayangkan hingga akhir Oktober ini belum ada alat kelengkapan DPRD Kota Jogja yang mengusulkan Raperda baru. Padahal pertengahan November nanti Propemperda sudah harus sudah diselesaikan bersamaan dengan APBD Kota Jogja. Tahun depan Propemperda dijatah 20 Raperda.

“Jika Raperda yang belum selesai tahun ini lebih banyak, bisa saja tahun depan tanpa Raperda baru,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko juga mendorong anggotanya supaya bisa menyelesaikan pembahasan Raperda tepat waktu. Termasuk meminta BapemperdaDPRD Kota Jogja untuk terus melakukan komunikasi dengan Biro Hukum Setprov DIJ menanyakan kejelasan waktu fasilitasi.”Saya minta begitu pembahasan di Pansus selesai segera dikirim ke sana (provinsi),” tuturnya. (pra/ila/ong)