SLEMAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman tengah menyusun regulasi untuk mengatur pungutan retribusi objek wisata (obwis). Aturan ini akan menyasar objek wisata yang dikelola warga.

Sejatinya Pemkab Sleman telah memiliki Perda Retribusi Objek Wisata. Namun detail aturan ini menyasar objek wisata yang dikelola Pemkab Sleman. Sementara objek wisata yang dikelola warga belum terpayungi.

“Jadi ada tiga pengelolaan, pertama oleh pemerintah seperti kawasan Kaliadem, Kaliurang dan candi. Kedua, pihak swasta, pengendaliannya melalui Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Nah, yang dikelola warga ini belum ada aturannya,” jelas Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sleman Sudarningsih kemarin.

Salah satu destinasi wisata yang dikelola warga adalah Taman Wisata Tebing Breksi. Aturan berfungsi sebagai payung hukum. Penyusunan aturan tersebut atas inisiasi Bupati Sleman Sri Purnomo yang disusun bersama Komisi B DPRD Sleman.

Ning, sapaan Sudarningsih, menilai sudah selayaknya Tebing Breksi diterapkan pungutan retribusi. Apalagi kawasan wisata tersebut tengah menjadi primadona wisata. Terbukti objek wisata baru ini menduduki nominasi pertama Tujuan Wisata Baru Terpopuler 2017 dalam Anugerah Pesona Indonesia.

“Saat ini memang belum dipungut retribusi wisata. Baru retribusi parkir sesuai aturan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman. Saat musim libur Lebaran, jumlah pengunjung menyentuh angka 60 ribu orang,” ujar Ning.

Warga sebenarnya bisa menarik retribusi. Hanya saja perlu aturan sebagai payung legalitas. Dispar Sleman selalu mengarahkan Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa (Perdes) sebelum melakukan retribusi.

“Kami sarankan menarik retribusi melalui Perdes. Jika Perbup sudah jadi, tinggal menyesuaikan. Penyusunan retribusi tertuang dalam aturan Kementerian Pariwisata terkait kegiatan wisata,” kata Ning.

Pengeloa Taman Wisata Tebing Breksi Kholiq Widiyanto siap mendukung wacana retribusi itu. Dia meminta Pemkab Sleman turut melengkapi sarana prasarana penunjang pariwisata. Tujuannya untuk mendukung Sapta Pesona objek destinasi wisata.

Kholiq menilai ragam fasilitas sarana prasarana wisata belum optimal. Mulai fasilitas umum hingga keamanan akses jalan menuju destinasi wisata. Bahkan saat kemarau kerap berdebu, sementara musim hujan, jalan licin.

“Fasilitas umum seperti tempat berteduh layaknya aula hingga toilet. Intinya kami taat dan mengikuti apa yang nantinya menjadi aturan Pemkab Sleman. Tapi kami juga berharap kenyamanan pengunjung diutamakan,” kata Kholiq. (dwi/iwa/ong)