JOGJA – Upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jogja 2018 diperkirakan akan mengalami kenaikan sekitar Rp137.000. Hal itu sesuai dengan perhitungan berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM-Nakertrans) Kota Jogja Rihari Wulandari mengatakan, usulan UMK Jogja 2018 sudah diserahkan ke Wali Kota Jogja.
“Sudah dikirim sebagai usulan UMK Jogja 2018 dari Dewan Pengupahan,” ujarnya kemarin (24/10).

Tapi, Rihari belum mau menyebutkan besaran usulan UMK Jogja 2018. Dia meminta untuk menunggu karena baru 26 Oktober nanti disampaikan Wali Kota Jogja ke Gubernur DIJ. Sesuai jadwalnya, pada 1 November Gubernur DIJ akan mengumumkan besaran UMK.

“Dibandingkan UMK tahun lalu pasti ada kenaikan, tapi besarannya kami belum berani (menyebut),” ungkapnya.

Meski begitu, berdasarkan perhitungan sesuai dengan rumus dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tersebut diatur rumus UMK dihitung dari UMK tahun berjalan + (UMK tahun berjalan x (persentase inflasi + pertumbuhan ekonomi atau pendapatan domestik bruto)). Dari informasi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi ditetapkan 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,01 persen.UMK Jogja 2017 sendiri Rp 1.572.200 per bulan. Dari perhitungan tersebut, UMK Jogja 2018 mengalami kenaikan sekitar Rp 137.000 menjadi Rp 1.709.200 per bulan.

Terpisah, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengakui sudah menerima usulan UMK Jogja 2018 dari Dewan Pengupahan. Sama halnya, HS juga belum mau mengungkapkan besaran UMK Jogja 2018 nanti. Sebab masih akan dibicarakan di tingkat provinsi. HS hanya menyebut pasti terdapat kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

“Ada kenaikan dan di atas kebutuhan hidup layak. Besarannya nanti dibicarakan di sana (Pemprov DIJ), nanti itu disesuikan dengan kabupaten lain, biar tidak terjadi ketimpangan,” tuturnya. (pra/ila/ong)