RADARJOGJA.CO.ID – Terobosan Polri, PT Jasa Raharja, dan Pemprov DIJ mendirikan Samsat Desa mendapat apresiasi perangkat desa. Pemerintah Desa yang ditunjuk sebagai tempat Samsat Desa mengaku senang dan bangga. Sebab, dengan adanya Samsat Desa warganya kini tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Samsat yang berada di pusat kota.

“Warga Pakembinangun tidak perlu ke Samsat Sleman ketika mau membayar pajak kendaraan. Cukup datang ke kelurahan dan beberapa menit saja sudah selesai,” kata Sekretaris Desa Pakembinangun, Pakem, Suranto kepada Radar Jogja Online.

Tak sekadar mudah, manfaat lain adalah warga Pakembinangun yang mempunyai kendaraan bermotor dipastikan tidak ada lagi yang nunggak bayar pajak. Sebab, pemilik kendaraan yang telat bayar pajak biasanya tidak memiliki cukup waktu untuk datang ke Samsat Sleman.

“Masyarakat menjadi lebih tertib membayar pajak. Bayar pajaknya bisa tepat waktu, tidak telat sampai berbulan-bulan,” terang Suranto.

Dari pantuan, warga yang datang ke Samsat Desa Pakembinangun tidak hanya dari Kecamatan Pakem saja. Banyak dari masyarakat Kecamatan Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik, Turi, dan lain sebagainya.

Selain itu, Suranto berharap Polda DIJ dapat membuka loket perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Sehingga, warga Pakem dan sekitarnya tidak perlu jauh-jauh ke Polres Sleman untuk perpanjangan SIM. “Biar balai desa semakin ramai dikunjungi masyarakat,” harap Suranto.

Keberadaan Samsat Desa pun terus diperbanyak. Rencananya, pada 28 Oktober nanti Samsat Desa akan kembali diresmikan. Kali ini, Samsat Desa baru akan didirikan di Desa Mertelu Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Masyarakat pun antusias menyambut berdirinya Samsat Desa tersebut.

“Keberadaan Samsat Desa sangat menguntungkan warga,” kata Samta, dukuh Suko Desa Mertelu kepada Radar Jogja kemarin.

Selain dekat, warga tidak perlu meninggalkan pekerjaan berlama-lama. Apalagi, sebagian besar warga Kecamatan Gedangsari mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh bangunan. “Warga malah minta kalau bisa sekalian ada fasilitas ganti pelatnya. Jadi, tidak hanya pajak tahunan tapi sekalian ganti STNK dan pelat juga di bisa dilayani di Samsat Desa,” pinta Samto.

Untuk mengoptimalkan keberadaan Samsat Desa, Samta berharap pemerintah daerah dan instansi terkait yang terlibat dalam Samsat Desa dapat memberikan dana stimulan kepada Pemerintah Desa setempat. Entah itu berupa uang atau fasilitas umum seperti kamar mandi, bak penampungan air, pembangunan jalan kampung dan lain sebagainya.

“Kalau bisa ya ada uang bagi hasil pajak kendaraan yang disalurkan ke masyarakat. Misalnya untuk pembangunan jalan kampung, pos ronda atau yang lainnya. Soal nilai dananya berapa pun tidak masalah, biar masyarakat senang,” jelas Samta. (mar)