JOGJA— Harapan DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ mendapatkan upah layak kandas. Permintaan KSPSI agar Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018 di atas Rp 2 juta mustahil terwujud. Kemarin (26/10) Pemprov DIJ menetapkan kenaikan UMP dan UMK 2018 tetap sesuai rencana awal, yakni sebesar 8,71 persen.

Artinya, jika dibandingkan UMP/UMK 2017, kenaikan rata-rata upah buruh hanya berkisar Rp 100 ribu – Rp 200 ribu. Adapun nilai UMP DIJ 2018 ditetapkan sebesar Rp 1.454.154,15. Sedangkan, UMK Kota Jogja Rp 1.709.150, Sleman Rp 1.574.550, Bantul Rp 1.527.150, Kulonprogo Rp 1.493.250, dan Gunungkidul Rp 1.454.200. Sedangkan UMP DIJ 2017 Rp 1.337.645,25 dan UMK Kota Jogja Rp 1.572.200, Sleman Rp 1.448.385, Bantul Rp 1.404.760, Kulonprogo Rp 1.373.600, dan Gunungkidul Rp 1.337.650

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIJ Andung Prihadi mengklaim, formulasi perhitungan UMP/UMK dengan kenaikan 8,71 persen dibanding tahun lalu sudah melebihi angka kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat. Itu berdasarkan hasil survey yang dilakukan pemerintah bersama Dewan Pengupahan DIJ dan kabupaten/kota.

Di sisi lain Andung mengakui, jika formulasi perhitungan UMP/UMK tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, tidak mungkin kenaikan bisa lebih dari 10 persen dibanding tahun sebelumnya. “Karena acuannya inflasi nasional,” ujarnya usai rapat koordinasi penetapan UMP/UMK se-DIJ di Ndalem Ageng, Kepatihan kemarin.

Hal itu sebagaimana data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan tingkat inflasi nasional tahun ini mencapai 3,72 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,99 persen.

“Pada 2016 ada kenaikan 8,25 persen, tahun ini 8,71 persen. Tahun depan mungkin 8,5 persen. Tak mungkin 9 persen, apalagi 10 persen,” ucapnya.

Melihat kondisi tersebut pemprov berharap pemerintah pusat merevisi PP 78/2015 dengan mengakomodasi muatan lokal sebagai acuan penentuan UMP/UMK. Kendati demikian, PP tersebut berlaku lima tahunan. Dengan begitu, masyarakat harus menunggu hingga 2019 saat regulasi tersebut dievaluasi oleh pusat.

Muatan lokal yang dimaksud adalah membagi kewenangan kepada daerah untuk turut serta menetapkan perhitungan UMP/UMK.

“Kalau sekarang kan 100 persen ditentukan pusat. PP tidak bisa diutak atik,” sesalnya.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo merasa tak puas dengan sistem perhitungan UMP/UMK berdasarkan PP 78/2015. Meskipun selaku kepala daerah dia tetap harus menjalankan kebijakan pusat. Kendati demikian, menurut dia, penetapan upah buruh di daerah dengan acuan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak relevan.
“Saya merasa masih belum plong. Bisa jadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah berbeda dengan nasional,” duganya.

Hasto mengatakan, kenaikan UMP/UMK bisa saja lebih dari 10 persen upah tahun berjalan jika regulasi hukum yang memayunginya ditinjau ulang. “PP 78/2015 harus diubah,” pintanya.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPD KSPSI DIJ Kirnadi meminta gubernur menetapkan UMK sesuai survei KHL oleh lembaganya, yakni lebih dari Rp 2 juta. Angka tersebut diperoleh berdasarkan surve menggunakan acuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13/Men/VII/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL.

Akir, sapaannya, mengatakan, harga kebutuhan pokok di DIJ kerap tidak stabil. Karena itu perhitungan KHL tak bisa serta merta hanya merujuk pada ketentuan pemerintah. Tapi harus disesuaikan kondisi pasar. Dia lantas mencontohkan fluktuasi harga gas subsidi 3 kilogram.

“Survei kami sudah ambil sesuai HET (harga eceran tertinggi) Rp 15.500. Kenyataanya harga gas di kampung-kampung tembus hingga lebih dari Rp 20 ribu,” ungkapnya. Karena itulah Akir meminta gubernur tidak saklek menggunakan PP 78/2015 sebagai dasar perhitungan kenaikan UMP/UMK tahun berjalan. Sebagaimana dilakukan gubernur Aceh, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.(dya/yog/ong)