JOGJA – Belum resmi disahkan sebagai produk hukum, DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ telah ancang-ancang menggugat surat keputusan (SK) gubernur terkait ketetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) DIJ 2018. Dengan menetapkan UMP sebesar Rp Rp1.454.154, KSPSI mempertanyakan komitmen Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X untuk merealisasikan visi misi 2017-2022 berkonsep Pancamulia. Khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan kesenjangan ekonomi.

“Sulit dibayangkan gubernur bisa memuliakan martabat manusia (buruh) Jogja dengan UMP dan UMK sebesar itu,” sindir juru bicara DPD KSPSI DIJ Irsyad Ade Irawan kemarin (27/10). Adapun UMK 2018 tertinggi di Kota Jogja sebesar Rp Rp1.709.150. Disusul Sleman Rp 1.574.550, Bantul Rp 1.527.150, Kulonprogo Rp 1.493.250, dan Gunungkidul Rp 1.454.200.
Sementara dari perhitungan KSPSI, upah minimum layak yang seharusnya diterima buruh sekurang-kurangnya Rp 2 juta. Itu berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) dengan parameter Permenakertrans No.13/Men/VII/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL.

Atas dasar hal tersebut Irsyad menilai besaran UMK 2018 sulit untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi DIJ. Sebagaimana visi misi gubernur yang berkeinginan menekan angka kemiskinan DIJ yang saat ini tertinggi di Indonesia dengan gini ratio 0,432. “Keistimewaan DIJ untuk menyejahterakan masyarakat masih sekadar omongan saja,” tudingnya.

Irsyad menegaskan, UMK DIJ 2018 sangat tidak layak. Alasan itulah yang mendasari lembaganya untuk kembali menggugat SK Gubernur DIJ ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu menjadi yang ke dua kalinya diajukan KSPSI DIJ terhadap keputusan gubernur. Sebelumnya, pada awal September lalu, KSPSI DIJ juga menggugat SK Gubernur Nomor 29/kep/2017 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit DIJ masa bakti 2017-2019. “Kami menunggu SK resmi soal UMK 2018 serta hasil konsolidasi pengurus KSPSI DIJ,” ucap Irsyad.

Terpisah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIJ Andung Prihadi membela diri dengan berdalih hanya menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. “UMK 2018 berlaku wajib per 1 Januari 2018. Senin depan kami akan proses SK gubenur mengenai hal itu. Yang pasti sebelum 1 November,” kata pejabat berlatar belakang dokter itu.

Mengenai adanya penolakan besaran UMK 2018 dari kalangan buruh, Andung enggan menanggapinya. Kendati demikian, bekas kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIJ itu mengungkapkan bahwa dengan besaran UMK 2017 saja masih ada perusahaan yang kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran upah buruh. Ada lima perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2017.

Perusahaan yang belum mampu memenuhi standar pengupahan diberi kesempatan mengajukan penangguhan sepuluh hari sebelum UMK 2018 berlaku. Tak semua perusahaan bakal mendapat dispensasi. Disnakertrans DIJ akan memverifikasi seluruh permohonan yang masuk.

Diingatkan, pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan UMK diancam sanksi pidana paling lama empat tahun penjara dan denda maksimal Rp 400 juta. Ketentuan tersebut merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan.
“Penangguhan itu istilahnya penundaan saja. Perusahaan tetap wajib membayarkan selisih upah pekerja yang ditangguhkan sesuai ketentuan UMK baru,” jelasnya. (pra/yog/ong)