SLEMAN- Pemkab Sleman tegas mengenai moratorium pendirian hotel, apartemen, dan kondotel. Jika pengembang tidak memenuhi ketentuan, izin tidak akan turun.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Sleman Triana Wahyuningsih mengatakan Pemkab Sleman berpegang pada Perbup 63/2015 tentang Moratorium Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel. Moratorium berlaku hingga 2021.

Penyataan tersebut berkaitan dengan beredarnya brosur pembangunan Damai International Islamic Living (DIIL). Selain brosur, proyek tersebut juga sudah viral di media sosial.

Pengembang DIIL, PT Damai Indah Porperti mengajukan permohonan proyek tersebut sebagai Islamic Center dan Pemondokan. Sedangkan dalam brosur dan medsos, DIIL berkonsep hunian susun dan kondotel

Radar Jogja menghubungi nomor marketing DIIL di brosur. Diterima pria yang mengaku bernama Alfan. Dia memastikan DIIL adalah hunian susun. Mengenai kondotel, dia juga membenarkannya.

“Tipe hunian susun tipe 21 hingga tipe 48. Kondotel ada sendiri tapi belum kami jual. Baru promosi hunian tujuh lantai, tapi lokasinya sama,” jelasnya melalui telepon.

Triana mengatakan kondotel dan pemondokan beda. “Detail Pedondokan diatur Perbup 57/2015. Konsep DIIL bisa ditelaah melalui aturan ini,” ujar Triana kemarin.

Pasal 2 Ayat 2 Perbup 57/2015 menyebutkan beragam pengecualian kategori pemondokan. Di antaranya satu unit bangunan rumah yang disewa oleh rumah tangga atau keluarga, hotel, pondok wisata, jasa akomodasi pariwisata, selain hotel dan pondok wisata, apartemen, rumah susun dan ragam asrama.

Sebenarnya dalam detail aturan tersebut terpampang jelas larangan. Dimana terdapat pengecualian sebagai hotel atau rumah susun. Sementara dalam iklan brosur DIIL mencantumkan sebagai kondotel dan hunian susun.
“Kami belum bisa memastikan detail pembangunan akhir dari pengembang. Permohonan awal sebagai Islamic Center dan pemondokan. Kami berencana melakukan klarifikasi,” ujarnya.

Jika memang mau buat berlantai-lantai harus memenuhi dokumen lingkungan. “Warga sekitar (DIIL) boleh mengajukan keberatan,” jelas Triana. (dwi/iwa/ong)