JOGJA— Pemprov DIJ terus tancap gas untuk merealisasikan pembangunan gedung tiga lantai di bekas bangunan Bioskop Indra di Jalan Margo Mulyo, Kota Jogja. Meskipun hal tersebut masih menyisakan polemik lantaran adanya seseorang yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik lahan. Rencananya bekas gedung bioskop tersebut akan dijadikan pusat perbelanjaan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang saat ini berjualan di Jalan Malioboro.

Kemarin (30/10) seorang warga bernama Sukrisno Wibowo memprotes pengukuran lahan yang dilakukan petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIJ. Pengukuran lahan diperlukan untuk pembuatan detail engineering design (DED) proyek mal PKL tersebut.

Sukrisno mewakili Vera Anthoni Sudarnoko, sebagai ahli waris sah bekas lahan bioskop. Dia juga menuding adanya kejanggalan terkait alih kepemilikan lahan. Sehingga sertifikat yang dimiliki Pemprov DIJ bisa diterbitkan. Padahal ahli waris tidak pernah memperjualbelikan tanah seluas 7.425 meter persegi yang di atasnya terbangun gedung bioskop. Sukrisno mengaku, ahli waris memiliki lahan tersebut sejak 1919.

Proses pengukuran lahan untuk mal PKL membuatnya kaget. Alasannya, tak ada pemberitahuan sebelumnya. Karena itu, Sukrisno berencana mengambil jalur hukum untuk memperjuangkan hak ahli waris. “Saya bersedia melepaskan hak, tapi musyawarahlah. Mau dibeli pemprov atau siapa silakan,”ujarnya.

Di lokasi terpampang papan pengumuman bertuliskan “Lokasi Tanah Ini Adalah Tanah R.V Eigendom (Hak Milik) Verponding No: 504 Tertulis atas Nama N.V.J.B.B.M”. Papan warna putih itu juga memuat tulisan, “N.V.J.B.B.M Milik Ahli Wair Ny Vera Anthoni Sudarnoko”. Tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak mana pun. Menurut Sukrisno, tanah atau bangunan di lokasi tersebut bukanlah milik perusahaan Belanda berdasarkan surat No.8/K/BPKPN/SU/1964.

Sukrisno mengatakan, selama ini tanah dan lima bangunan yang ada di lokasi tersebut tak pernah dijual, melainkan hanya disewakan ke pihak lain. Termasuk kepada pengelola bioskop yang berhenti beroperasi pada 2010 itu.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PIP dan ESDM DIJ Muhammad Mansyur mengatakan, DED mal PKL akan diselesaikan tahun ini. Sehingga proses pembangunan gedung tiga lantai bisa dikerjakan di 2018.
“Kami jalan terus sesuai rencana,” ujarnya di Kompleks Kepatihan kemarin.

DED wajib dilaksanakan sebagai langkah awal pembuatan gambar konstruksi. Dibutuhkan lahan seluas sekitar tujuh ribu meter persegi untuk bangunan mal PKL. Pemprov melakukan pengukuran lahan berbekal sertifikat lahan seluas lima ribu meter persegi yang dimiliki. Sementara, sisa kebutuhan lahan lainnya masih dalam proses pembebasan. Pembangunan mal PKL tersebut sebagai tindak lanjut penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro.

Mansyur tak menganggap sikap Sukrisno sebagai suatu masalah. Dia meyakini, sertifikat tanah seluas lima ribu meter persegi yang diterbitkan pada 2014 adalah sah milik Pemprov DIJ. Menurut Mansyur, ahli waris lahan bekas Bioskop Indra hanya memiliki hak atas tanah seluas dua ribu meter persegi.
“Intinya kami sudah ada hak hukum. Pihak yang tidak terima bisa menempuh jalur hukum,” tantangnya.(dya/yog/ong)