WTT Belum Memutuskan Pindah

KULONPROGO – Warga terdampak bandara yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) menunggu kepastian nasib permohonan diskresi (apraisal ulang). Permohonan tersebut diajukan April 2017 lalu.

Mereka masih akan bertahan di rumah mereka meskipun terkena proyek bandara. Mereka belum memutuskan kapan akan meninggalkan kawasan New Yogyakarta International Airport (NYIA).

“Warga masih enggan pindah. Karena belum mendapat jaminan mengenai kelanjutan permohonan diskresi. Kami menunggu koordinasi dengan PT Angkasa Pura (AP) I. Rumah dan tanaman kami belum diapraisal,” kata Ketua WTT Martono kemarin.
Dia mengakui sebagian anggota WTT sudah selesai dikonsinyasi. Sudah ada yang mendapatkan kepastian hukum.

Martono membenarkan warga telah menerima surat pemberitahuan pengosongan lahan dari AP I pada Jumat (27/1). Isinya, warga diminta segera meninggalkan kawasan pembangunan NYIA mulai 24 November 2017.

“Kami diminta segera pindah, dan kami cenderung santai. Karena masih punya waktu lebih dari tiga pekan untuk persiapan,” kata Martono.

Warga membutuhkan jaminan agar tidak merugi. “Kami hanya ingin ada jaminan nanti akan diapraisal dan dibayar, itu saja,” kata Martono.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo berharap warga tidak menunda kepindahannya. Pemkab akan memberikan pendampingan kepindahan.

“Kami akan terus berupaya melakukan pendekatan terhadap warga tetap menolak bandara. Untuk WTT, kalau mau menunggu sampai semuanya selesai, sampai kapan? Karena harus ke BPN, Kementerian ATR, dan seterusnya,” ingat Hasto.

Project Secretary Pembangunan NYIA AP I Didik Catur mengatakan sudah ada 159 warga dilakukan pemutusan hubungan hukum. Mereka diminta segera mengosongkan tanah, rumah, dan bangunan mulai 24 November 2017.

Imbauan itu juga untuk warga terdampak yang sebelumnya mengajukan permohonan diskresi. Proses permohonan diskreasi akan tetap dilanjutkan.

“Sambil menunggu keputusan dari menteri terkait warga bisa membongkar bangunan dengan pengawasan kami beserta kepolisian. Karena pembangunan infrastruktur bandara harus segera dilakukan,” kata Didik.

WTT adalah kelompok warga terdampak yang awalnya konsisten menolak NYIA. Mayoritas WTT melunak sejak April 2017. Mereka merelakan dan mengajukan permohonan diskresi lahan mereka.

Mersepons sikap WTT tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran dan pendataan ulang. Namun kegiatan harus menunggu penunjukan ulang tim apraisal. (tom/iwa/ong)