BANTUL – Dugaan ketidakberesan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa ternyata bukan isapan jempol. Ada banyak kejanggalan dalam penyaluran bantuan pemberdayaan masyarakat berupa hewan ternak ini. Salah satunya, tidak sedikit kelompok ternak yang mengajukan bantuan tak memiliki kualifikasi.

“Ada yang mengajukan bantuan burung. Tapi nggak tahu jenis burungnya apa,” ungkap seorang anggota tim verifikator bantuan yang enggan disebutkan identitasnya ini kemarin (31/10).

Parahnya lagi, kelompok ini juga belum pernah sekalipun mengelola peternakan burung. Padahal, anggaran yang diajukan tidak sedikit. Sekitar Rp 50 juta. Menurutnya, kejanggalan ini belum seberapa. Ketua kelompok ini juga tidak mengetahui siapa saja anggotanya.

“Ketua kok ora apal anggotane iki piye (Ketua kok tidak hafal dengan anggotanya itu bagaimana),” sindirnya.

Setali tiga uang dengan kelompok ternak yang mengajukan bantuan sapi. Dia bercerita ada kelompok di salah satu desa yang mengajukan bantuan senilai Rp 150 juta. Padahal, kelompok ini pernah mendapatkan bantuan serupa senilai Rp 150 juta beberapa tahun lalu.

Kelompok yang beranggotakan 15 orang ini berani mengajukan kembali lantaran hewan peliharaannya banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Alasannya ada yang mati. Lalu juga ada yang beralasan bantuan (yang lama) hanya untuk membangun kandang,” tuturnya.

Terkait sapi yang mati, sumber ini membeberkan, penerima bantuan sebenarnya banyak yang menjualnya. Mereka berani menjual lantaran terdesak kebutuhan sehari-hari. Kendati begitu, mereka berdalih hewan bantuan ini mati agar tidak tersandung persoalan hukum. “Kepolisian pernah menelusurinya,” ucapnya.

Kendati jamak yang janggal, tidak sedikit pemohon bantuan ini adalah kelompok ternak tulen. Mereka ingin mengembangkan usahanya sehingga butuh bantuan dari pemkab. “Ada plus-minusnya (kebijakan ini),” katanya.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa disalurkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Praktiknya anggaran program ini disalurkan kepada pemerintah desa lantaran berupa bantuan keuangan khusus (BKK). Baru kemudian didistribusikan kepada kelompok ternak.

Tak hanya tim verifikator, suara sumbang juga datang dari kalangan lurah. Lurah Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi salah satunya. Yudi, sapaannya, melihat penyaluran BKK banyak yang menyusahkan pemerintah desa (pemdes). Tak sedikit pemdes di Kabupaten Bantul yang pernah bersinggungan dengan aparat penegak hukum gara-gara menerima dan merealisasikan beragam jenis program ini.

“Tidak ada perlindungan hukum kepada desa,” kritiknya.

Persoalan lain, BKK sering disalurkan pada akhir tahun. Padahal, sebagian pemdes telah mengetok APBDes. Hal ini tak jarang memicu masyarakat calon penerima bantuan ini ngelurug ke pemdes untuk menanyakan realisasinya. “Mengganggu perencanaan desa,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Yudi menyarankan penyaluran BKK dikomunikasikan terlebih dulu dengan pemdes. Setidaknya pada Juli. Agar BKK ini disinkronkan dengan program-program desa.

“Seharusnya program yang didistribusikan ada SHBJ-nya (satuan harga barang dan jasa),” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, Bupati Bantul Suharsono mengambil kebijakan berani. Dia menunda penyaluran program pemberdayaan masyarakat desa berupa bantuan hewan ternak. (zam/ila/ong)