SLEMAN – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengevaluasi sejumlah kebijakan penanganan bencana. Fokusnya pada manajemen penanganan bencana bagi kaum disabilitas. Dalam beberapa kasus, penanganan terhadap disabilitas cenderung belum optimal.

Kepala Subdit Peran Masyarakat BNPB Pangarso Suryotomo mengakui kebijakan manajemen bencana perlu diatur ulang. Termasuk pemenuhan fasilitas pendukung penanganan bencana. Bahkan dia juga berharap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota turut gumregah.

“Seperti Early Warning System (EWS), saat ini masih mengandalkan suara. Padahal untuk disabilitas dengan tuna rungu tidak efektif. Bisa diganti dengan sinyal lampu atau sinyal lain yang bisa dipahami,” jelasnya dalam Forum Group Discussion (FGD) Manajemen Bencana Khusus Disabilitas di Hotel Grand Quality, kemarin (31/10).

Dia meminta setiap BPBD menyusun kebijakan secara optimal. Terlebih pemenuhan kebutuhan disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga perlu ada penyesuaian agar tidak ada kesenjangan dalam pelayanan publik.
Hingga saat ini BNPB telah melakukan pelatihan khusus. Baik itu keterlibatan kaum disabilitas sebagai relawan maupun korban. Setiap peran mendapatkan perlakuan yang khusus. Mulai dari tindakan penanganan hingga proses evakuasi bencana.

“Kami turut melibatkan teman-teman disabilitas dalam menyusun kebijakan. Tujuannya agar manajemen bencana berjalan efektif. Bisa menolong dengan mudah, sekaligus bisa bertindak tepat saat bencana terjadi,” ujarnya.

Sayangnya untuk mengoptimalkan kebijakan, BNPB belum melakukan pendataan terpilah. Pendataan ini dilakukan untuk memetakan jumlah disabilitas di setiap wilayah.

Anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Endah Susilawati menilai arah kebijakan BNPB sudah tepat. Menurutnya, penanggulangan bencana adalah pokok pembahasan yang krusial. Sehingga penyampaian informasi dan program harus berjalan secara menyeluruh.

“Era keterbukaan informasi termasuk dalam langkah kebijakan dan program. Bencana perlu diantisipasi dengan pengetahuan penanganan pra maupun pasca. Sehingga kaum disabilitas juga berhak mendapat asupan manajemen bencana,” ujar penyandang low vision ini.

Mengenai pendataan, BNPB maupun BPBD dapat bekerja sama dengan perkumpulan disabilitas masing-masing wilayah. Bahkan melalui wadah tersebut juga dapat melakukan sosialisasi manajemen bencana. (dwi/ila/ong)