Awak Taksi Online Protes Permenhub No.108/2017

JOGJA – Ratusan driver taksi online di DIJ lagi-lagi menolak keberadaan peraturan menteri perhubungan (permenhub) yang mengatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Sebagaimana diketahui Permenhub No. 26/2017 telah dibatalkan Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 37 P/HUM/2017 setelah muncul gugatan dari driver taksi online. Pemerintah pusat lantas menetapkan regulasi baru berupa Permenhub No.108/2017 sebagai pengganti Permenhub No.26/2017. Regulasi ini pun belum memuaskan awak taksi online karena beberapa hal dianggap memberatkan.

Di antaranya, penempelan stiker sebagai tanda taksi online di badan kendaraan, tarif batas atas dan bawah, serta pembatasan kuota. “Pemasangan stiker berdampak buruk bagi kami,” ujar Ketua Paguyuban Pengemudi Online Jogja Muhtar Anshori di sela unjuk rasa di depan kantor DPRD DIJ kemarin (31/10).

Dia beralasan, status hubungan pemilik kendaraan dengan penyedia aplikasi hanya sebatas mitra. Kendaraan pelat hitam yang dipakai driver juga bukan milik provider penyedia aplikasi. Karena itu penempelan stiker berukuran 15 sentimeter di beberapa body mobil dinilai mengurangi ekslusivitas angkutan online. “Seperti mobil pribadi. Nilai jualnya di situ,” dalih pengemudi Go-Car itu.

Sedangkan keberatan soal penetapan tarif batas atas dan bawah, serta kuota taksi online lebih karena awak taksi daring tak pernah diajak berembuk. Lebih lanjut Anshori beralasan, keberadaan taksi online mendorong program pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memajukan industri kreatif. Terutama dalam penyediaan lapangan kerja. Sekaligus membantu masyarakat ekonomi menengah untuk mendapatkan sarana transportasi yang nyaman nan murah.
“Yang punya satu mobil bisa mencari nafkah,” ucapnya.

Berbagai alasan itulah yang mendorong awak taksi online berunjuk rasa untuk mengkritisi Permenhub No.108/2017.
Menanggapi keluhan awak taksi online, Wakil Ketua DPRD DIJ Dharma Setiawan mengakui keberadaan sarana transportasi berbasis aplikasi berdampak positif bagi masyarakat. Dia mengklaim transportasi online juga terbukti bermanfaat dalam peningkatan perekonomian masyarakat. “Pengusaha kecil dan warung-warung bisa terjangkau melalui industri kreatif ini,” katanya.

Kendati demikian, Dharma mengimbau para sopir taksi online tak hanya mengkritisi permenhub. Mereka juga diminta membicarakan status hubungan kemitraan dengan penyedia jasa aplikasi. Menurutnya, sejauh ini penyedia aplikasilah yang paling diuntungkan dari operasional taksi online. Sementara perlindungan bagi para driver sangat lemah. Termasuk keselamatan kerja dan kesehatan mereka. Politikus Partai Gerindra menegaskan, dalam pengembangan industri kreatif ini harus ada keadilan yang didapat kedua belah pihak.

” Driver taksi online setiap saat bisa kecelakaan atau dibegal. Harusnya pemerintah juga memperhatikan persoalan itu,” pintanya.

Dharma juga mendorong pemerintah daerah segera mencari solusi atas persoalan maupun gesekan horizontal antara pengemudi taksi online dan taksi reguler berpelat kuning yang berargometer.”Jangan sampai, keduanya saling dibenturkan,” ingat Dharma.

Di sisi lain, pihak-pihak yang tak terlibat langsung dalam dunia digital juga harus mendapatkan keadilan dan mendapat pemasukan secara ekonomi. Agar tak menimbulkan kecemburuan.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DIJ Sigit Sapto Raharjo menyatakan siap mencarikan jalan keluar yang saling menguntungkan bagi awak taksi online maupun taksi reguler. “Yang jelas kami tetap harus menjalankan dulu Permenhub 108/2017 yang berlaku per 1 November ini,” ungkapnya.

Tindak lanjut yang dimaksud adalah mengubah regulasi di daerah sebagai turunan permenhub tersebut. Sapto berjanji melibatkan semua pihak terkait untuk mencari jalan terbaik. Termasuk meminta pertimbangan perwakilan masyarakat selaku pengguna transportasi umum, baik online maupun reguler. “Nanti diambil jalan tengah, win-win solution. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan, semua diakomodasi,” paparnya.

Langkah awal yang akan ditempuh, dinas akan mencermati lagi isi Peraturan Gubernur (Pergub) No.32/2017 tentang Angkutan Sewa Khusus yang menjadi turunan Permenhub No.26/2017. Pergub baru disesuaikan dengan Permenhub No.108/2017. (bhn/dya/yog/ong)