GUNUNGKIDUL – Tujuh narapidana kasus korupsi tunjangan Dewan periode 2009-2004 mendapat cuti bersyarat. Mereka menjalani sisa hukumannya di luar rumah tahanan (rutan). Namun harus wajib lapor seminggu sekali.
Narapidana kasus korupsi tersebut sebanyak 14 orang. Sebelas orang telah dieksekusi, dua meninggal dunia, dan satu belum dieksekusi.

Dua orang yang telah meninggal yakni Paiman dan Paikun. Seorang yang belum dieksekusi Irhas Imam Mohtar. Sedangkan 11 yang sudah dieksekusi, Zaenuri, Sukar, Warta, Rojak Harudin, Isdanu Sismiyanto, Baryadi Rouseno, Ternalem, Tumijo Suryo Hadi, Sukijan, Ratno Pintoyo dan Sukardi.

Informasi yang dihimpun Radar Jogja, dari tujuh di antaranya sudah bisa pulang. Mereka, Zaenuri, Sukar, Warta, Rojak Harudin, Baryadi Rouseno, Tumijo Suryo Hadi, dan Sukijan.

Masih ada empat terpidana ditahan di Lapas Wirogunan Jogjakarta. Masing-masing, Ternalem, Isdanu, Sukardi, dan Ratno Pintoyo. Keempatnya ini baru bisa bebas tahun depan.

Salah seorang keluarga terpidana yang menikmati cuti bersyarat, Aminudin Azis mengatakan ayahnya, Tumijo Suryo Hadi, dijemput dari Lapas Wirogunan Sabtu (28/10). Dia tidak tahu siapa lainnya yang ikut pulang.

Cuti bersyarat yang dijalani Tumijo diajukan Aminudin usai menjalani sidang putusan awal 2017. Setelah melengkapi berkas pengajuan cuti, kemudian disidang di rutan dan dikabulkan, sehingga bisa pulang.

Meski senang bisa berkumpul dengan keluarga, Aminudin masih heran dengan nasib Irhas Imam Mohtar yang masih bebas dan belum menjalani proses hukum.

“Padahal yang dieksekusi bukan panitia anggaran atau memiliki poisi penting pada saat itu sudah menjalani proses hukum. Kami berharap hukum itu adil dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Kelurga terpidana lain, Agus Sujatmo mengatakan Ratno Pintoyo tidak bisa menikmati cuti bersyarat karena tidak mengembalikan uang kerugian negara dalam kasus tersebut. “(Ratno Pintoyo) masih di Lapas. Kalau tidak salah, bebasnya Januari 2018,” kata Agus.

Kasus korupsi dana tunjangan anggota DPRD Gunungkidul 1999-2004 bergulir sejak 2011. Dari 45 anggota dewan, hanya 33 anggota dewan yang ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka dibagi menjadi enam berkas perkara dan disidangkan di Pengadilan Tipikor dan divonis bersalah pada 3 Mei 2013. Saat itu mereka dituntut bervariasi dari empat hingga tujuh tahun.

Mereka dinilai melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman setahun. Vonis paling tinggi satu tahun empat bulan penjara. (gun/iwa/ong)