JOGJA – Dugaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ adanya pemalsuan identitas warga untuk keperluan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 menguat. Hal tersebut terungkap dari hasil verifikasi lapangan oleh KPU Kota Jogja kepada beberapa warga identitasnya dicatut sebagai anggota parpol tertentu.

Ketua KPU Kota Jogja Iwan Budianto mengatakan, beberapa warga yang diklarifikasi mengaku tak tahu menahu ikhwal keterlibatan mereka pada parpol pendaftar Pileg 2019. Bahkan, warga yang bersangkutan merasa tidak pernah menyerahkan dokumen identitas pribadi kepada pengurus parpol mana pun. Itu artinya, kekhawatiran KPU adanya kloning identitas maupun penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) seseorang tanpa seizin pemiliknya oleh pengurus parpol bukanlah isapan jempol.

“Ketika dicek langsung, warga yang bersangkutan kaget karena tidak merasa menyerahkan KTP (kepada pengurus parpol, Red),” ungkap Wawan kemarin (1/11).

Dalam kasus ini, sesuai ketentuan perundang-undangan pemilu, otomatis masuk kategori golongan tidak memenuhi syarat (TMS).

Wawan menegaskan, semua data ganda dalam dokumen parpol yang masuk ke KPU akan diklarifikasi. Petugas akan meminta warga bersangkutan menunjukkan KTP asli dan kartu tanda anggota (KTA) parpol yang didukung. “Kalau warga tersebut tidak mengakui akan dihapus dukungannya,” tandas Wawan.

Berdasarkan analisis sistem partai politik (sipol) KPU RI ditemukan sedikitnya 1.095 orang yang tercatat sebagai pendukung lebih dari satu parpol. Namun setelah dilakukan pengecekan dokumen pendukung, KPU Kota Jogja merasa cukup menjaring 594 orang untuk diklarifikasi.

Ketua Panwaslu Kota Jogja Iwan Ferdian membenarkan banyaknya warga yang merasa tak mendukung parpol tertentu namun dicatut identitasnya. Mereka juga tak memiliki KTA parpol. Ada juga kasus yang cukup menggelitik. Yakni adanya seseorang yang masuk sebagai anggota di dua parpol. Namun setelah diklarifikasi, orang tersebut justru menyebut sebagai anggota parpol lain. “Jadi namanya itu masuk parpol A dan B. Saat ditanya, dia mengaku anggota parpol C,” bebernya.

Iwan menduga, kloning KTP diperoleh melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan partai dengan melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Misalnya mincing atau senam bersama, namun ujung-ujungnya semua peserta diminta menyerahkan fotokopi KTP. “Sejak jauh hari kami minta waspada gerakan penggalangan massa oleh pengurus parpol,” ujarnya.

Melihat fenomena itu Iwan merekomendasikan KPU Kota Jogja agar meminta semua parpol pendaftar Pileg 2019 melakukan perbaikan data dukungan. Sebab data ganda yang ada saat ini telah menyebar luas.(pra/yog/ong)