SLEMAN – Pemkab Sleman memfokuskan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam satu desa. Konsep ini berbeda dengan penerapan sebelumnya di mana perbaikan RTLH tersebar merata di 86 desa.

Bupati Sleman Sri Purnomo memastikan konsep tersebut bukan suatu kemunduran. Justru fokus per desa dinilai lebih efektif. Pembangunan akan memiliki dampak yang signifikan. Ini karena pengentasan kemiskinan per wilayah lebih efektif.

“Sebuah inovasi dalam penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sleman. Jika dalam satu desa ada puluhan rumah yang diperbaiki jadi layak huni maka kesejahteraan wilayah tersebut lebih cepat terangkat,” jelasnya saat bedah rumah di Dusun Ngemplak, Caturharjo, Sleman, kemarin (1/11).

SP, sapaannya, mengungkapkan setidaknya masih ada 4.000 RTLH di Kabupaten Sleman. Jumlah ini tersebar hampir di seluruh desa. Dalam perbaikan ini, Pemkab Sleman turut melibatkan stakeholder melalui program Corporate Social Responbility (CSR).

Terbukti dalam perbaikan RTLH di Dusun Ngemplak turut menggandeng BPD DIJ. Dana yang diturunkan untuk perbaikan RTLH mencapai Rp 1 milliar. Dana tersebut terdistribusi untuk 153 KK miskin, dengan detail 75 unit perbaikan RTLH, 84 unit pembangunan jamban, dan pemasangan 99 unit instalasi listrik.

“Jadi kewajiban pemerintah karena tergolong sebagai KK tidak mampu. Seluruh peserta masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbagi dalam 23 dusun,” ujarnya.

Ketua Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sleman Sri Muslimatun berharap program dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Pembangunan sarana prasarana rumah tinggal mampu meningkatkan standar hidup layak.

Langkah selanjutnya, setiap warga lebih fokus dalam menyambung hidup. Sehingga pemasukan yang awalnya direncanakan sebagai pembangunan rumah huni, dapat dimanfaatkan ke bidang lainnya.

Disamping itu, dirinya juga berharap konsep ini dapat menarik stakeholder lainnya. Termasuk dalam penyaluran dana bantuan melalui program CSR perusahaan. Bahkan dirinya memastikan penerapan bantuan kali ini menjadi role model di Pemkab Sleman.

Direktur Utama BPD DIJ Bambang Setiawan telah berkoordinasi dengan Pemkab Sleman. Pemilihan lokasi juga berdasarkan kajian jajaran Pemkab Sleman. Dia juga mendukung program pengentasan kemiskinan dari desa ke desa.

Guna perbaikan 75 RTLH mencapai Rp 570 juta, pembuatan 84 unit jamban mencapai Rp 232 juta dan pemasangan 99 instalasi listrik mencapai Rp 198 juta. (dwi/ila/ong)