MUNGKID – Keberadaan angkutan online terus diperbincangkan masyarakat. Awak angkutan konvensional merasa keberatan adanya transportasi berbasis aplikasi ini. Pendapatan mereka sehari-hari dirasakan menurun.

Untuk memprotes itu, awak angkutan di Kabupaten Magelang menggelar aksi mogok. Khususnya angkutan pedesaan jurusan Magelang-Muntilan.

“Sudah hampir lima bulan ini awak angkutan yang melayani wilayah perbatasan mengalami pengurangan pendapatan yang sangat drastis. Bisa lebih dari 50 persen,” Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Magelang Muh Irianto kemarin.

DPC Organda sendiri juga telah berusaha membawa aspirasi para awak angkutan umum. Mulai tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pihaknya sudah bertemu dengan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

“Kami meminta agar dinas bisa memediasi kami supaya bertemu dengan bupati dan ketua DPRD untuk mengkomunikasikan hal ini,” katanya.

Permintaan audiensi dengan pimpinan daerah itu, bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat mengembalikan permasalahan ini ke masing-masing daerah untuk bisa membuat kebijakan yang disesuaikan kondisi daerah.

Pernyataan Irianto ini berbarengan dengan angkutan kota jurusan Magelang-Muntilan di Kabupaten Magelang mogok operasi. Hal itu dipicu beredarnya informasi akan ada aksi unjuk rasa terkait penolakan ojek online. “Iya hari ini mogok,” jelas Koordinator Paguyuban Angkutan Magelang-Muntilan (PAMM) Rahardi.

Menurutnya, sejak Selasa (31/10) malam beredar informasi salah satu perkumpulan angkutan berencana mengadakan aksi unjuk rasa menolak ojek online. Mereka selama ini beroperasi di Kabupaten dan Kota Magelang.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan ekses di lapangan, PAMM memutuskan berhenti beroperasi sementara. “Ternyata unjuk rasanya tidak jadi. Anggota yang sudah terlanjur tidak berangkat sejak pagi, akhirnya mogok sekalian,” tambahnya. (ady/laz/ong)