Dishub dan PT KAI Dituding Lempar Tanggung Jawab

JOGJA- Penutupan palang pintu kereta api (KA) tidak berhenti di kawasan Janti yang berlokasi di perbatasan Bantul dan Sleman saja. Direktorat Jenderal (Ditjen) Keselamatan Perkeretapian Kementerian Perhubungan telah ancang-ancang melakukan hal serupa di pintu perlintasan KA Lempuyangan, Kota Jogja.

“Semua perlintasan yang ada di bawah jembatan layang akan ditutup. Ini menjadi kebijakan kementerian perhubungan. Termasuk nantinya di Lempuyangan,” kata Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan DIJ Didit S saat rapat kerja dengan Komisi C DPRD DIJ kemarin (1/11).

Berbeda dengan penutupan palang pintu Janti, untuk Lempuyangan belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Pertimbangannya, jika dilakukan sekarang akan menimbulkan keruwetan lalu lintas. Sebab, dalam radius 400 meter di sekitar palang pintu KA Lempuyangan terdapat traffic light (lampu lalu lintas).

“Karena itu kementerian perhubungan meminta Dinas Perhubungan Kota Jogja melakukan rekayasa lalu lintas sebelum nantinya benar-benar ditutup,” lanjutnya.

Sedangkan terkait keresahan masyarakat di sekitar pintu perlintasan KA Janti, Didit mengaku tak bisa berbuat banyak. Alasannya, penutupan itu merupakan kewenangan pusat.

Jika daerah keberatan, konsekuensinya biaya petugas penjaga palang pintu dibebankan ke daerah. Didit juga menginformasikan untuk melakuklan itu diperlukan nota kesepahaman dengan Ditjen Keselamatan Perkeretapian Kemenhub RI. “Kami tak punya kewenangan. Sepenuhnya ada di tangan pusat,” kilah Sekretaris Dinas Perhubungan DIJ Puji Astuti yang datang mewakili Kepala Dinas Perhubungan Sigit Sapto Rahardjo.

Puji menjelaskan, sosialisasi penutupan palang pintu KA di Janti telah sejak Agustus lalu. Kemudian berlanjut pada September dan Oktober. Sosialisasi dilakukan di kantor Dinas Perhubungan DIJ di Jalan Babarsari, Sleman. Sejumlah warga di kawasan tersebut diundang dalam sosialisasi tersebut. Meski muncul penolakan warga, keputusan menutup palang pintu KA tetap dijalankan. Mulai Senin (30/10) dini hari penutupan resmi diberlakukan.

Senada, perwakilan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 6 Jogjakarta menyampaikan penutupan sepenuhnya menjadi wewenang Ditjen Keselamatan Perkeretapian Kemenhub RI.

Daop 6 hanya berfungsi sebagai pelaksana. “Anggaran untuk petugas penjaga palang pintu bukan dari kami. Tapi dari ditjen keselamatan perkeretapian,” ucap Pengawas Rel Kereta Daop 6 Jogjakarta Dadan Maryadi.

Dadan hadir ke Komisi C didampingi koleganya, Ermono, dan Manajer Hukum Syahriwal. Tidak banyak keterangan diberikan perwakilan Daop 6 tersebut. Mereka memamitkan Kepala Daop 6 Hendy Helmy yang tak bisa memenuhi undangan dewan karena ada kegiatan di Surakarta. “PT KAI sifatnya membantu kementerian perhubungan. Kewenanan ada di ditjen keselamatan perkeretapian,” ucap Syahriwal.

Penjelasan Dinas Perhubungan DIJ dan PT KAI mengundang reaksi keras Sekretaris Komisi C Gimmy Rusdin Sinaga. “Ini namanya dinas perhubungan dan PT KAI lempar batu sembunyi tangan. Tidak mau bertanggung jawab. Semua dilempar ke pusat,” tudingnya.

Gimmy juga kecewa dengan tidak hadirnya kepala dinas perhubungan dan kepala Daop 6. Tidak adanya orang nomor satu di kedua instansi itu membuat keputusan dewan menghadapi kendala. “Kalau hanya diwakili tidak dapat mengambil keputusan,” sesal kader PDIP ini.

Anggota Komisi C Suharwanta melemparkan pernyataan lebih keras. Ketua FPAN ini menyebut tindakan menutup palang pintu KA Janti merupakan bentuk politik belah bambu. “Menginjak ke bawah dan mengangkat ke atas. Menginjak masyarakat bawah demi tujuan mengangkat PT KAI,” ucap Suharwanta.

Dia minta agar dinas perhubungan dan Daop 6 tidak tutup mata dengan keresahan yang dialami warga. Kebijakan penutupan palang pintu KA Janti terbukti membawa masalah. Gejolak yang dirasakan warga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Penutupan itu cukup sehari. Bongkar dan kembali seperti semula,” desaknya.

Desakan itu disampaikan Suharwanta karena di lokasi terpampang spanduk penutupan pintu perlintasan KA itu bersifat uji coba. Waktunya dari 26 Oktober-26 November 2017. “Uji cobanya tidak perlu menunggu sebulan. Sehari ditutup sudah menimbulkan masalah. Jadi uji coba cukup sehari,” katanya. Setahu dia, uji coba mengandung makna sementara dan tidak permanen.

Mendengar desakan itu, Puji meminta sikap dewan bukan diarahkan ke instansinya. Namun disampaikan ke Ditjen Keselamatan Perkeretapian Kemenhub RI. Kebetulan pada 9 November ini, Kemenhub mengadakan rapat koordinasi membahas keselamatan perkeretapian.

Selain pemprov, acara itu juga mengundang DPRD DIJ. “Silakan anggota dewan hadir. Acaranya di Tangerang,” pintanya.
Permintaan Puji langsung ditolak oleh Gimmy. Sebagai pimpinan komisi tak tertarik dengan acara tersebut. “Kami dari Komisi C pada pertengahan bulan ini ke Jakarta. Agenda kami bertemu dengan Ditjen Perkeretapian,” tutur Gimmy.

Anggota dewan asal Dapil Sleman Selatan itu kembali meminta agar penutupan palang pintu KA Janti segea diakhiri. Ini perlu dilakukan agar masalah sosial itu tidak berkembang lebih luas.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DIJ Sigit Sapto Raharjo menyatakan adanya kemungkingan peninjauan kembali uji coba penutupan perlintasan KA Janti. Jika dampaknya lalu lintas menjadi sangat padat. Hanya, kewenangan tersebut tetap di tangan Kemenhub.

Sigit tak memungkiri jika kebijakan itu berimbas kepadatan lalu lintas di flyover. Sebab, jembatan layang menjadi satu-satunya askses jalan di kawasan itu.

“Kami juga terjunkan tim pemantau arus lalu lintas untuk evaluasi. Nanti kami kaji ,” katanya.

Kajian lapangan juga dilakukan Polres Sleman. Kanit Dikyasa IpdaRiki Heriyanto menyatakan siap melakukan pengamanan guna kelancaran uji coba penutupan jalan tersebut. Terlebih tidak adanya suara sirine yang berpotensi menyebabkan kecelakaan saat kereta lewat. “Cukup rawan jika warga lengah dan menyeberangi perlintasan. Seharusnya memang ada petugas yang standby,” ucapnya.(kus/dwi/yog/ong)