Kopetayo Kecewa Komentar Dewan soal Permenhub 108/2017

JOGJA- Pro kontra regulasi tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, atau dikenal dengan sebutan taksi online (daring), terus saja terjadi.

Setelah awak taksi daring berunjuk rasa menolak pemberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 di kantor DPRD DIJ, Selasa (31/10), kini giliran pengemudi taksi reguler pelat kuning mendatangi kantor dewan kemarin (2/11). Mereka yang tergabung dalam Komunitas Pengemudi Taksi Argometer Yogyakarta (Kopetayo) justru mendesak Pemprov DIJ segera menerbitkan peraturan gubernur sebagai turunan Permenhub 108/2017.

Ketua Kopetayo Rudi Kamto menyesalkan komentar Wakil Ketua DPRD DIJ Dharma Setiawan ketika menemui awak taksi daring yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Online Jogjakarta (PPOJ) tersebut. “Komentar mereka bisa memperkeruh suasana arus bawah,” tuding Rudi.

Komentar yang dianggap bisa menimbulkan friksi itu terkait sikap Dharma yang menyatakan siap mengawal surat keberatan PPOJ atas Permenhub 108/2017 ke pusat.

Sebagaimana ketentuan dalam permenhub, body mobil taksi daring harus dipasang stiker sebagai tanda transportasi umum berbasis aplikasi. Stiker berdiameter 15 cm itu harus dipasang di bagian kaca depan dan belakang. Pelat nomor hitam taksi daring juga harus berkode khusus.

Pengemudi taksi daring harus menaati aturan tersebut sebelum beroperasi di jalan. “Karena itu kami menuntut pemerintah segera menerbitkan peraturan gubernur paling lambat 7 November mendatang. Ini sesuai hasil rembuk di Kepatihan beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Sutiman, pengemudi taksi reguler lainnya, menyindir awak taksi daring yang berniat mencari rezeki di jalan sebagai pengemudi umum, tapi menolak aturan yang berlaku. Menurut Sutiman, awak taksi daring tak perlu keberatan atau gengsi menempel stiker jika mereka memang ingin bergelut di usaha angkutan umum. “Aturan sudah ada dan harus diikuti,” katanya.

Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto berpendapat, Permenhub 108/2017 diterbitkan sebagai jalan tengah atas perselisihan pendapat antara pengemudi taksi daring maupun reguler. Regulasi tersebut sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat (konsumen) selaku pengguna jasa. “Makanya penyedia jasa (angkutan umum daring) harus menaati aturan itu,” pinta Inung, sapaan akrabnya. Sebagaimana sikap Dharma saat menanggapi keluhan awak taksi daring, Inung pun menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi Kopetayo.

Sebagaimana diberitakan, Dharma Setiawan mendukung keberadaan taksi berbasis aplikasi karena dinilai berdampak positif bagi perkembangan industri kreatif. Dharma juga mengkritisi sikap pengemudi taksi daring yang seolah hanya menuntut revisi Permenhub 108/2017. Di sisi lain, Dharma meminta awak taksi daring membicarakan status hubungan mereka dengan provider penyedia jasa aplikasi. “Sejauh ini penyedia aplikasi yang paling untung. Namun perlindungan bagi driver sangat lemah. Termasuk keselamatan kerja dan kesehatan mereka,” ungkapnya.

Politikus Gerindra itu juga memikirkan nasib pengemudi taksi reguler. Juga terkait potensi gesekan mereka dengan awak taksi daring. Makanya, pemerintah daerah diminta segera mencari solusi akan persoalan tersebut. “Jangan sampai, keduanya (awak taksi daring dan reguler, Red) saling dibenturkan,” pesan Dharma mewanti-wanti.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan DIJ Sigit Sapto Raharjo menyebut, tindak lanjut Permenhub 108/2017 adalah suatu keharusan bagi pemerintah daerah. Kendati demikian, dia berjanji mencari win-win solution untuk kepentingan awak taksi daring maupun reguler.

Adapun keberatan pemasangan stiker di body mobil taksi daring disampaikan Ketua PPOJ Muhtar Ansori dengan alasan bisa mengurangi ekslusivitas angkutan online. Sedangkan mobil yang digunakan untuk mengangkut penumpang sebagian adalah milik pribadi driver. Selain itu, hubungan pemilik kendaraan dengan penyedia aplikasi hanya sebatas mitra. (dya/yog/ong)