Implementasi dan Penegakan Permenhub 108/2017

JOGJA – Tiga hari pemberlakuan Peraturan Menteri (Permenhub) No. 108/2017 sejak Rabu (1/11) belum menunjukkan adanya tanda-tanda implementasi lapangan. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIJ Agus Andrianto juga tidak melihat etika baik pengemudi taksi daring (berbasis aplikasi/taksi online) menjalankan permenhub.

Sebagaimana diketahui salah satu instruksi regulasi tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek itu mewajibkan seluruh awak taksi daring memasang stiker penanda di kaca bagian depan dan belakang mobil angkutan. Juga memberi kode khusus pada pelat nomor kendaraan yang berpelat hitam.

Melihat kondisi itu Agus mendesak Pemprov DIJ segera membuat regulasi turunan permenhub. Atau merevisi Peraturan Gubernur No. 32/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap awak taksi daring yang tidak menjalankan permenhub. “Pengawasan ini penting sekali. Kami tunggu tindakan tegas pemerintah. Termasuk dari pihak kepolisian,” ungkapnya kemarin (3/11).

Menurut Agus, para pengemudi taksi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permenhub 108/2017 namun tetap nekat beroperasi berarti ilegal. Dia mengimbau awak taksi daring memanfaatkan jeda seminggu waktu sosialisasi permenhub untuk melengkapi semua persyaratan. “Revisi peraturan gubernur tak harus lama. Intinya kan sama yang dulu,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DIJ SigitSaptoRaharjo mengatakan, revisi pergub taksi daring menunggu sosialisasi dari kementerian perhubungan yang dijadwalkan Senin (6/11). Setelah itu barulah pemprov punya bahan untuk membahas draf peraturan gubernur. “Ngko meh piye, langsung penindakan atau biar jalan dulu,” katanya.

Sigit berharap semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Permenhub 108/2017 bisa terakomodasi. Termasuk masyarakat pengguna jasa sebagai konsumen. Dengan begitu akan muncul kesetaraan antara pelaksana taksi daring maupun taksi reguler berargometer. Sigit tak ingin regulasi yang berlaku nantinya merugikan salah satu pihak. Sigit berjanji melibatkan semua pihak untuk membahas peraturan gubernur. Baik Organda, kepolisian, dan instansi lain yang terlibat. Termasuk penyedia jasa taksi daring.

Sementara itu Ketua Paguyuban Pengemudi Online Jogjakarta (PPOJ) Muhtar Anshori keukeuh tetap menolak pemberlakuan Permenhub 108/2017.

“Tak perlu sosialisasi. Kan kami menolak permenhub itu,” ujarnya.

Anshori tak menampik bahwa sampai kemarin semua pengemudi taksi daring tetap beroperasi seperti biasa. Meskipun tanpa memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, seperti memasang stiker tanda angkutan umum aplikasi berdiameter 15 sentimeter di kaca depan dan belakang mobil. Bagaimana jika mereka terjaring razia kepolisian? Mengenai hal tersebut Anshori tak mau berkomentar. Dia hanya memberi gambaran bahwa sampai kemarin belum ada pengemudi taksi online terjaring razia aparat.

“Ya lihat saja nanti. Yang jelas kami tetap beroperasi seperti biasa demi anak dan istri,” katanya.

Kendati demikian, Anshori berharap PPOJ diajak berembuk dalam penentuan kebijakan daerah. Misalnya soal penentuan tarif. Anshori melihat, penyedia jasa aplikasi daring pun terkesan pasrah dan menerima regulasi yang berlaku. Namun tidak memberikan informasi secara gamblang. (dya/yog/ong)