JOGJA- Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X akhirnya turun tangan menyikapi penutupan pintu perlintasan kereta api (KA) di Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman. HB X berencana melakukan diskresi atas kejadian tersebut.

Bentuknya dengan melayangkan surat kepada Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi. ” Bisa tidak gubernur diberikan kewenangan melakukan diskresi untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujar HB X di kompleks Kepatihan kemarin (3/11).

Langkah diskresi itu diambil menyusul kenyataan di lapangan. Penutupan palang pintu KA yang persis di bawah Jembatan Layang Janti berdampak serius di masyarakat. Tak cuma soal lalu lintas, namun juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi.

Kewenangan gubernur melakukan diskresi diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi ini memberikan kewenangan bagi pejabat pemerintahan seperti gubernur untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan guna mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Palang pintu KA Janti telah ditutup sejak Senin (30/10). Meski dalihnya uji coba, jalan yang menghubungkan masyarakat Depok dengan Banguntapan, Bantul tidak bisa dilalui.Pagar besi telah dipasang. Aspal di atas rel juga telah dibersihkan. Praktis tak bisa dilewati pengendara kendaraan bermotor maupun mobil. Pejalan kaki dan pesepeda pun harus berjuang saat melintas. Demikian pula pedagang kaki lima saat mendorong gerobak harus mengeluarkan tenaga ekstra. Alternatif lain, mereka harus melewati jembatan layang sebagai satu-satunya jalan yang bisa diakses.

Melihat kondisi itu HB X tak mau tinggal diam. Lantaran penutupan menjadi wewenang Direktorat Jenderal (Ditjen) Keselamatan Perkeretapian, gubernur mengaku tak dapat melarang. “Itu kewengan pusat. Saya minta izin, bisa tidak gubernur mengambil kebijakan. Karena penutupan itu menimbulkan banyak masalah,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan DIJ Sigit Sapto Rahardjo mengatakan, surat dari gubernur akan dikirimkan ke menteri perhubungan pada Senin (6/11). Pengajuan tindakan diskresi dilakukan karena penutupan pintu perlintasan KA tidak terhenti di Janti saja. Kemenhub akan melakukan hal sama di palang pintu KA Lempuyangan dan Sentolo, Kulonprogo. Di dua perlintasan itu di atasnya juga dilewati jembatan layang.

“Bapak gubernur minta diberi waktu dan ruang mengadakan konsolidasi sehingga masalah di daerah diatasi,” ujarnya.

Setelah palang pintu ditutup, Sigit mengakui berdampak pada padatnya lalu lintas di jalan-jalan kampung. Sebab, banyak kendaraan bermotor yang kemudian melalui jalan-jalan kampung. Kondisi ini, lanjut Sigit, berpotensi mengundang kerawanan.

“Sekarang perekonomian menurun karena tidak ada yang memanfaatkan jalan di bawah (jembatan) itu,” kata pria yang belum genap sebulan mengepalai dinas perhubungan DIJ.

Hasil evaluasi itu akan disampaikan ke Kemenhub. “Kami akan sampaikan apa adanya sesuai kenyataan yang terjadi di lapangan,” lanjutnya.Anggota Komisi C DPRD DIJ Suharwanta sepakat dengan langkah gubernur itu. Dikatakan, menyikapi gejolak masyarakat, diperlukan langkah cepat dan konkret. Upaya diskresi itu dinilai sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah.

Dia mengaku sejak awal telah mewanti-wanti agar UU Perkeretapian tidak dijadikan satu-satunya alasan melakukan penutupan. Begitu juga Dinas Perhubungan DIJ dan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (Daop) 6 Jogjakarta tidak berlindung di balik kewenangan pusat.

“Perlu ada kebijaksaan. Karena telah memancing gejolak, penutupan sebaiknya jangan diteruskan,” desaknya.

Mestinya, lanjut dia, sebelum menutup diadakan kajian. Termasuk mencari solusi terkait pengalihan arus lalu lintas. Jika tidak memungkinkan, penutupan tidak perlu dipaksakan.

“Sudah seharusnya negara hadir sesuai amanat Nawacita,” pinta kader PAN ini.Sekretaris Komisi C Gimmy Rusdin Sinaga mengatakan, tidak ada jalan lain selain membuka secepatnya pintu perlintasan KA tersebut.

Semakin lama ditutup, Gimmy memperkirakan potensi gejolak dan kerawanan bakal semakin luas. “Itu yang harus diantisipasi,” sarannya.

Setali tiga uang dengan Suharwanta, Gimmy setuju dengan upaya gubernur melakukan diskresi. Dia yakin menjadi solusi, sebelum nantinya diambil langkah-langkah lanjutan. Misalnya saat pengelolaan palang pintu KA tersebut diserahkan ke daerah.Jika nantinya pusat menyerahkan ke Pemprov DIJ, Gimmy siap mengawal kebutuhan anggaran yang diperlukan.

“Kami akan setujui sesuai apa yang diperlukan pemprov. Yang penting masyarakat jangan lagi dibuat susah dan resah,” ucap kader PDI Perjuangan ini.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Caturtunggal Syamsuddin khawatir dengan potensi kerawanan sosial yang akan terjadi atas penutupan akses jalan di Janti. Dia mengungkapkan, warga Jomblang dan Karangjambe, Banguntapan, Bantul telah ancang-ancang menutup akses jalan kampung mereka. Itu akan dilakukan jika intensitas pengendara bermotor yang melewati kampung mereka semakin tinggi. “Jika itu terjadi masyarakat harus berputar lebih jauh,” tuturnya. (dya/kus/yog/ong)