JOGJA – Kalangan legislatif di DPRD Kota Jogja sangsi dengan kemampuan Pemkot Jogja menyediakan lahan relokasi kawasan kumuh. Melihat kondisi Kota Jogja dan sekitarnya yang sudah padat, para wakil rakyat tersebut mengaku tidak yakin Pemkot Jogja bisa merealisasikannya.

“Komitmen tersebut yang masih perlu kami tanyakan ke Pemkot Jogja,” ujar Ketua Pansus Raperda Penataan Kawasan Kumuh DPRD Kota Jogja Christiana Agustiani kemarin (7/11).

Hal itu pula yang membuat proses finalisasi Raperda terhambat. Padahal Raperda tersebut sdah selesai proses fasilitasi di Biro Hukum Setprov DIJ.

Ana, sapaannya, mengaku hasil fasilitasi di Biro Hukum Setprov DIJ juga mempertanyakan komitmen Pemkot Jogja untuk menyediakan lahan. Menurut Ana, di dalam pembahasan selama ini belum dijelaskan apakah lokasi lahan pengganti kawasan kumuh tersebut di dalam atau di luar Kota Jogja.

“Jangan sampai asal Perda jadi, tapi isinya tidak dilaksanakan,” ujarnya.

Terkait hal itu, Pemkot Jogja sendiri saat ini sedang melakukan komunikasi ke pemerintah pusat. Politikus Gerindra itu menjelaskan semangat dari pengadaan lahan tersebut bukan sebagai penggusuran, tapi menyediakan lahan yang layak bagi penghuninya.

Ana mencontohkan seperti wilayah yang rawan longsor, karena alasan tidak ada tempat tinggal lain, warga memilih tetap tinggal di lokasi rawan bencana.

Pembahasan Raperda Kawasan Kumuh sudah dilakukan sejak 2016. Kota Jogja adalah salah satu dari beberapa kota lain seperti Solo, Bogor, dan Bangka Belitung yang memperoleh pendampingan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyusun Raperda tentang Kawasan Kumuh.

Kementerian PUPR memberikan kerangka naskah akademik untuk penyusunan raperda namun tetap harus disesuaikan dengan kondisi di Kota Jogja.

Terpisah, Kepala Dinas Permukiman Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogja Agus Tri Haryono mengatakan, sedang melakukan proses konsultasi dengan pusat.

“Salah satunya membahas tentang pasal penyediaan lokasi untuk permukiman kembali,” katanya.

Agus mengatakan, penataan kawasah kumuh dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. “Alternatif permukiman kembali dilakukan jika peremajaan dan pemugaran tidak bisa dilakukan,” katanya. (pra/ila/ong)