Pertamina Temukan Penggunaan Elpiji untuk Sektor Industri

RADARJOGJA.CO.ID – Distribusi gas elpiji ukuran tiga kilogram tidak tepat sasaran. Tak sedikit gas bersubsidi yang terdistribusi untuk kalangan rumah tangga mampu. Bahkan, banyak industri besar menggunakan gas melon hijau tersebut.

External Communication Manager PT Pertamina Arya Dwi Paramita tak menampik situasi tersebut. Pihaknya juga menemukan indikasi distri-busi gas subsidi yang tak se-suai peruntukannya. Menurut-nya, saat ini gas melon meru-pakan bahan bakar termurah di Indonesia. Karena itu ma-syarakat semakin kreatif me-manfaatkannya.

Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan distribusi gas subsidi salah sasaran. Dikatakan, petugas Pertamina pernah menemui penggunaan gas melon sebagai bahan bakar untuk motor, mobil, pompa air, lampu penerangan, jenset, hing-ga usaha non- mikro seperti laund-ry, pemanas aspal, dan industri perikanan. “Gas yang seharusnya untuk ma syarakat miskin, rentan miskin, dan usaha mikro malah digunakan sektor industri,” be-bernya kemarin (12/11).

Ke depan, agar distrubusi gas melon tak lagi salah sasaran, pemerintah akan menerapkan jalur pemasaran merujuk basis data tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) kementerian sosial. Hal ini sekaligus upaya mengantisi-pasi persoalan kelangkaan gas bersubsidi.

Berdasarkan data tersebut, lanjut Arya, ada sekitar 26 juta rumah tangga miskin yang berhak menggunakan gas melon. Pada perubahan ran-cangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN-P) 2017 alokasi elpiji bersubsidi sekitar 6,1 juta ton.

“Realisasi hingga September, mengacu kuota yang telah di-tetapkan sudah over lebih dari satu persen dari revisi APBN-P 2017,” paparnya.

Arya menambahkan, salah satu hal yang masih ditunggu adalah dukungan pemerintah daerah untuk turut menyukseskan program distribusi gas melon agar tepat sasaran. Misalnya dengan mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak menggunakan gas bersubsidi.

Terpisah, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menyatakan siap mendorong jajarannya agar tidak menggunakan gas bersub-sidi. Menurut Heroe, pengalihan penggunaan gas bersubsidi ke nonsubsidi seperti halnya kebi-jakan mewajibkan pengguna kendaraan dinas hanya boleh diisi bahan bakar minyak nonsub-sidi. “Tak hanya ASN, beberapa warga kampung di Jogja kami dorong tidak memakai gas sub-sidi,” tuturnya.

Heroe lantas menyontohkan Kampung Ledok Tukangan, Da-nurejan. Kampung yang warga-nya pertama kali mendeklara-sikan sebagai pengguna gas nonsubsidi ini kini dikenal den-gan sebutan Kampung Bright Gas. “Beberapa kampung lain siap menyusul,” ujarnya.

Kendati demikian, Heroe me-negaskan bahwa deklarasi ASN dan warga Kampung Bright Gas untuk tidak menggunakan gas subsidi bukanlah solusi utama mengantisipasi kelangkaan gas melon. Terlebih imbauan sifat-nya tidak mengikat.

Heroe lebih menyoroti proses identifikasi sasaran penerima dan jalur distribusi gas melon. Proses distribusi terbuka seperti saat ini dinilainya sebagai biang kerawanan salah sasaran. “Kalau (distribusi, Red) bebas seperti ini, mana yang menguntungkan pasti diambil. Ini sesuai hukum ekonomi. Padahal, permasalahannya kan antara sasaran dan jalur distribusi,” ungkap Heroe. (pra/yog/ong)