Land Clearing Terus Dilakukan

KULONPROGO – Lahan seluas 23 hektare milik warga penolak bandara belum diratakan. Pembersihan lahan atau land clearing bagi pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) tersebut tetap akan menyentuh lahan tersebut.

Airport Facility and Non Terminal Section Head Proyek Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura (AP) I Gani Wijaya mengatakan lahan yang sudah dibersihkan seluas 419 hektare dari 587 hektare lahan NYIA. Total luas lahan tersebut akan menjadi airside dan landside NYIA.

“Sisa pembersihan lahan seluas 23 hektare tersebut karena belum selesai proses pembebasannya. Target land clearing selesai awal Desember 2017,” kata Gani usai menerima kunjungan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kemarin.

Dikatakan, 23 hektare lahan yang belum selesai pembebasan tersebut masih dalam proses konsinyasi pembayaran ganti rugi. Ada 353 bidang tanah yang harus melalui konsinyasi. Ditargetkan November 2017 selesai semua.

“Warga sudah diberi teguran satu hingga dua kali segera meninggalkan lokasi. Nanti kami fokus pada lahan yang sudah dibebaskan dan langsung dibersihkan. Jika lancer, awal Desember selesai, mudah-mudahan tidak terkendala hujan,” kata Gani.

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan pihaknya ingin melihat kemajuan pembangunan NYIA. Persoalan pembebasan lahan harus dilakukan dengan cara persuasif.

“Karena ini proyek strategis nasional, diharapkan dua tahun harus selesai. Karena bandara Adisutjipto sudah sangat padat,” kata Parlindungan.

Komite II DPD RI berharap pembangunan NYIA bisa cepat selesai. Komunikasi dengan AP I, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan terus dilakukan.

“Kami mendorong AP I bersinergi dengan Pemprov DIJ dan Pemkab Kulonprogo untuk percepatan bandara. Selain mempercepat konektivitas, pertumbuhan perekonomian juga akan terjadi,” kata Parlindungan.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Wates Nur Kholida Dwiwati mengatakan PN Wates menangani 250 perkara konsinyasi. Yakni pembayaran ganti rugi lahan bandara.

Hingga November 2017 ada 168 perkara telah diputus. Sebelas perkara dalam tahap penetapan sidang, 51 perkara tahap penawaran dan 68 perkara tahap pencairan.

Adapun 31 perkara di antaranya dicabut AP I atas kehendak sendiri. Dana yang dititipkan AP I melalui jalur konsinyasi Rp 854 miliar untuk ganti rugi tanah ditambah biaya proses konsinyasi.

Hingga akhir Oktober 2017, uang yang dicairkan ke warga Rp 67,8 miliar. Sehingga sisa saldo dana yang ada per 31 Oktober sekitar Rp 789 miliar.

“Sebagian besar tanahnya masih dalam proses penyelesaian perkara. Terutama untuk Paku Alam Ground (PAG) yang nilainya Rp 701,512 miliar. Perkaranya ditangani PN Kota Jogja,” kata Kholida.

Rombongan Komite II DPD RI mengunjungi lokasi pembangunan NYIA di Temon. Mereka memastikan perkembangan pembangunan megaproyek tersebut. (tom/iwa/ong)