BANTUL – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bantul bersiap-siap menjalankan kewenangan barunya. Salah satu penyelenggara Pemilu ini mempersiapkan salah satu ruangan khusus untuk menggelar persidangan.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Bantul Supardi, lembaga yang dipimpinnya kini berwenang memutuskan sengketa pemilu tingkat kabupaten. Seperti sengketa antarcalon maupun calon dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan,

Panwaslu juga dapat mendiskualifikasi. Kewenangan ini merujuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Dulu hanya sebatas memberikan rekomendasi,” jelas Supardi di sela pelantikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di salah satu hotel di Jalan Parangtritis, Rabu (14/11).

Kendati begitu, Supardi menekankan, kewenangan ini tetap terbatas. Panwaslu tidak dapat menangani perkara pidana pemilu. “Tetap lembaga berwenang yang menanganinya,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Supardi menegaskan, tugas pertama yang diemban Panwascam sangat berat. Yaitu, melakukan verifikasi lapangan. Mengingat, tidak sedikit kejanggalan dalam berkas pendaftaran yang disetorkan kepada KPU.
Persisnya berkas keanggotaan pengurus partai politik. Jamak temuan berkas KTP yang disetorkan milik aparatur sipil negara.

“Kami bisa verifikasi sendiri. Tanpa menunggu KPU,” tegasnya.

Terpisah, Staf Ahli Bupati Suwito mewanti-wanti seluruh anggota Panwascam mampu memosisikan diri sebagai wasit pemilu. Agar berbagai keputusan yang dikeluarkan benar-benar netral. “Sangat sensitif. Sehingga harus bisa netral,” pinta bekas kepala Dinas Perhubungan ini.(zam/ila/ong)