KULONPROGO – Penggunaan tanah kas desa harus sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) 34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Prosedurnya, mendapatkan izin dari Gubernur DIJ.

Jika syarat utama ini tidak terpenuhi, maka pengajuan izin penggunaan tanah kas desa tidak bisa berlanjut. “Prosedur lain adalah rekomendasi kesesuaian tata ruang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” kata Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kulonprogo Aris Nugroho kemarin.

Kunjungan ke lapangan dilakukan untuk melihat apakah lahan digunakan sesuai surat pengajuan. “Kalau sesuai dan tertib prosedur, proses akan mudah,” kata Aris.

Dispetarung Kulonprgo sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru belum punya catatan mengenai persentase penggunaan tanah kas desa. Secara umum, terdapat 20 bidang tanah kas desa yang diajukan izin penggunaannya kepada Gubernur DIJ ditembuskan ke Dispetarung.

“Baru sekitar tujuh izin yang sudah dikeluarkan Gubernur DIJ. Beberapa di antaranya ada yang akan digunakan untuk toko dan kantor pemerintahan,” kata Aris.

Dispetarung belum punya catatan tanah kas desa yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Diprediksi, tanah kas desa di kawasan NYIA memiliki nilai ekonomi tinggi.

Kepala Desa Kebonrejo Slamet mengatakan di desanya ada 22 bidang tanah kas desa. Di antaranya berupa sawah, pekarangan dan makam. Pemanfaan tanah kas desa untuk kesejahteraan perangkat desa.

“Sedangkan penggunaan tanah kas desa untuk komersial ada pengundian tiap tahun,” katanya.

Harga sewa tanah kas desa untuk warga Desa Kebonrejo Rp 700 per meter per tahun. Sedangkan untuk warga luar Kebonrejo Rp 2.200 per meter per tahun. (tom/iwa/ong)