JOGJA – Upaya Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengambil langkah diskresi menyikapi penutupan sebidang perlintasan kereta api (KA) di bawah Jembatan Layang Janti kandas. Direktur Keselamatan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Edi Nursalam menegaskan, penutupan perlintasan KA di Janti jalan terus.

Tak ada perlakuan khusus di kawasan padat kendaraan yang menghubungkan wilayah Bantul dan Sleman itu. Perlintasan sebidang tetap akan ditutup secara permanen. “Masyarakat harus dibiasakan disiplin untuk menaati undang-undang,” ujarnya usai bertemu HB X di Gedhong Wilis, Kepatihan Sabtu(17/11).

Adapun undang-undang yang dimaksud adalah UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Terkait rencana penutupan perlintasan KA sebidang secara permanen, Edi justru minta bantuan Pemprov DIJ untuk meyakinkan masyarakat akan pentingnya menaati aturan.Edi juga menyinggung pembangunan Flyover Janti.

Menurutnya, jembatan layang itu sengaja dibangun sebagai pengganti akses perlintasan sebidang KA. Hal itu sebagai konsekuensi demi menjamin keselamatan perjalanan kereta api, sekaligus pengguna jalan di wilayah tersebut. Termasuk masyarakat sekitarnya.Dikatakan, saat ini Kemenhub memang masih memberi sedikit akses untuk ruang gerak pejalan kaki dan pesepeda. Wujudnya berupa jeda sejarak 1,2 meter di tengah portal penutup perlintasan sebidang. Tahun depan, akses ini ditutup total.

Sikap serupa juga bakal diberlakukan untuk perlintasan KA di kawasan Lempuyangan, Kota Jogja. Tepatnya di sisi timur Stasiun Lempuyangan. Kendati demikian, Edi memberikan waktu bagi Pemprov DIJ untuk mengkajinya terlebih dahulu. Namun, hal itu tetap tak bisa membatalkan rencana penutupan perlintasan sebidang di Lempuyangan.Termasuk perlintasan sebidang di Sentolo, Kulonprogo yang akan ditutup pada akhir November mendatang. “Untuk Sentolo menunggu perbaikan jalan selesai,” jelasnya.

Selain bertemu gubernur, Edi bersama tim ditjen perkeretaapian menyempatkan diri berdialog dengan warga Janti. Di hadapan warga penolak penutupan perlintasan sebidang, Edi membantah jika gubernur DIJ telah melayangkan surat diskresi atas kebijakan Kemenhub tersebut. “Pengertian diskresi adalah menentang undang-undang. Tapi beliau hanya meminta rincian penjelasan secara detail (soal penutupan perlintasan KA sebidang, Red), salah satunya untuk meredam gejolak di masyarakat,” bebernya.

Kepala Dishub DIJ Sigit Sapto Raharjo tak menampik pernyataan Edi. Menurutnya, pemprov bukan bermaksud menentang kebijakan Kemenhub. Namun menyayangkan proses sosialisasi yang tidak tuntas. Terlebih dampak sosial penutupan perlintasan KA di Janti cukup besar bagi warga Jogjakarta. Pemprov hanya minta ruang untuk pendekatan, sosialisasi, dan menjaring aspirasi masyarakat. Agar kepentingan pusat tetap berjalan, namun tanpa mengorbankan kepentingan warga Jogjakarta.”Sosialisasi oleh Kemenhub sendiri sejauh ini memang tanpa melibatkan kami di daerah,” bebernya.

Di sisi lain, Sigit pun angkat tangan dengan keputusan Kemenhub. Itu artinya, pemprov tak bisa memenuhi permintaan masyarakat agar perlintasan sebidang di bawah Jembatan Layang Janti tidak ditutup permanen. “Bagaiamana pun semua harus patuh pada perundang-undangan,” tegasnya.

Dishub hanya akan menindaklanjuti rencana Kemenhub dengan melakukan rekayasa lalu lintas. Itu pun sepanjang langkah tersebut memang dirasa diperlukan. Demikian pula di perlintasan sebidang Lempuyangan. Rekayasa lalu lintas perlu dilakukan mengingat padatnya jalur masuk pusat Kota Jogja itu.Sementara itu, Sekprov DIJ Gatot Saptadi menekankan pentingnya pertimbangan akses sosial dan ekonomi warga terdampak penutupan perlintasan sebidang KA. Tapi tanpa mengabaikan perintah undang-undang. “Semua akan kami kaji lagi. Terutama manajemen lalu lintasnya,” ungkap Gatot.

Sebagaimana diberitakan, pada Jumat (3/11) HB X menyatakan mengambil langkah diskresi untuk menyikapi penutupan perlintasan KA sebidang di Janti, dengan berkirim surat kepada Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi. ” Bisa tidak, gubernur diberikan kewenangan melakukan diskresi untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujarnya di kompleks Kepatihan.

Langkah diskresi itu diambil lantaran penutupan sebidang perlintasan KA di bawah Jembatan Layang Janti berdampak serius di masyarakat. Tak cuma soal lalu lintas, namun juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Kewenangan gubernur melakukan diskresi diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Sesuai UU tersebut memberikan kewenangan bagi pejabat pemerintahan seperti gubernur mengambil keputusan dan/atau tindakan guna mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.(dya/yog/ong)