GUNUNGKIDUL – Dua proyek pembangunan Pemkab Gunungkidul terancam molor dari kontrak. Yakni pengerjaan Gedung Koperasi UKM dan Kantor Kecamatan Semanu.

Nilai anggaran dua proyek tersebut Rp 3,5 miliar. Sesuai kesepakatan, harus selesai akhir 2017. Rinciannya, proyek koperasi UKM Rp 2 miliar, pembangunan Kantor Kecamatan Semanu Rp 1,5 miliar.

“Kami sudah memberikan SP (surat peringatan pertama) kepada rekanan tersebut,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul Eddy Praptono Senin (20/11/2017).

Sanksi dijatuhkan karena rekanan dinilai belum memberikan perkembangan signifikan. Terutama proses pengerjaan pembangunan, baik gedung Kecamatan Semanu maupun Dinas Koperasi UKM.

“Berdasarkan pemantauan, kedua rekanan dinilai lamban melakukan pembangunan. Jika ritme kerja seperti ini, maka proyek bakal molor dan berakhir melebihi tahun anggaran berjalan,” ujar Eddy.

Pemberian SP I terhadap dua rekanan sudah dilakukan dua minggu lalu. Langkah tegas itu harus dilakukan supaya target pembangunan selesai sesuai kontrak.

“Kalau tetap tidak mengindahkan teguran, kami siap memberikan SP lagi hingga proses blacklist,” tegas Eddy.

Diakui Eddy, pemberian blacklist merupakan opsi terakhir jika rekanan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Namun sebelum ada pemutusan kontrak, pihaknya akan terus memantau pekerjaan mereka.

“Harapan kami, SP I diperhatikan rekanan untuk memaksimalkan kinerja. Apalagi untuk pencairan anggaran tidak ada kendala sehingga tidak ada alasan menunda pekerjaan,” kata Eddy.

Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Anton Supriyadi mendukung langkah DPUPRKP tersebut. Pemberian teguran sebagai upaya agar pembangungan selesai tepat waktu.

“Setelah diberi SP I namun tidak ada itikad baik, maka bisa diberi sanksi lebih tegas (blacklist),” kata politisi Nasdem itu. (gun/iwa)