SLEMAN – Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah yang rentan konflik. Sebagai salah satu wilayah suburban, Sleman memiliki keberagaman. Sebab banyaknya pendatang akibat tingginya jumlah lembaga pendidikan di Sleman.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengakui keuntungan tersebut juga tergolong rawan. Dia tidak menampik banyaknya pendatang turut berimbas pada kondusivitas lingkungan. Jika pengawasan dan toleransi tidak berjalan maka mudah terpancing gesekan.

“Pancasila adalah obat yang pas untuk meredam perbedaan. Setiap butirnya mampu mempersatukan dan mencerminkan ke-Bhinnekaan. Jadi setiap pendatang bahkan warga asli wajib menjiwai Pancasila,” ujarnya saat dialog Pancasila di Aula Setda Pemkab Sleman, kemarin (20/11).

Dalam dialog ini sendiri, fokus penerapan Pancasila ada pada Pemerintah Desa (Pemdes). Alasannya, penerapan di level tersebut ibarat landasan. Pemdes sebagai level pemerintah terbawah tentu menjadi penyangga utama pemerintahan diatas.

SP, sapaannya, memandang konflik di tingkat pedesaan terbilang kompleks. Seiring perjalanan waktu, dinamika kawasan pedesaan juga tinggi. Hal ini perlu diantisipasi dengan pendalaman dan implementasi Pancasila dalam kehidupan.

“Upaya membangun karakter bangsa itu justru harus diawali dari level terbawah. Pemdes dipandang ideal menerapkan konsep ini. Wujudnya bisa dalam berbagai agenda, baik itu seminar maupun pendekatan kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Dia berharap desa-desa di Sleman dapat menjadi role model bagi wilayah lainnya. Adanya sifat gotong royong, tepa slira hingga menjunjung tinggi adat istiadat. Nilai ini, menurut SP, mulai luntur di perkotaan bahkan sub urban sekalipun.

“Jadi nilai-nilai yang bertahan di desa ini menjadi asset penting,”tegasnya.

Seminar yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman ini menghadirkan beberapa pakar. Di antaranya Heri Santoso dan Hastangka dari Pusat Studi Pancasila UGM Jogjakarta, ada pula Sutoro Eko Yunanto dari STPMD APMD Jogjakarta.

Sutoro mengakui implementasi Pancasila dalam pemdes adalah tantangan besar. Meski begitu sebagai bagian dari aparatur negara, pemdes wajib mengimplementasikan nilai Pancasila. Baik dalam penerapan kebijakan maupun disiplin kerja sehari-hari. (dwi/ila)