KULONPROGO – Warga terdampak New Yogyakara International Airport (NYIA) yang mengajukan permohonan diskresi sedikit lega. Tim appraisal PT Angkasa Pura (AP) I mulai turun lapangan mengukur dan menilai ulang aset mereka, Senin (20/11/2017).

Rencananya, mereka turun lapangan tiga hari hingga Rabu (22/11/2017). Mereka mengukur dan menilai lahan dan aset warga di Pedukuhan Kragon II, Desa Palihan dan Pedukuhan Kepek Desa Glagah. Mereka didampingi aparat pemerintah desa setempat.

Sebelumnya, Pedukuhan Kragon II (Palihan) dan Kepek (Glagah) merupakan basis warga penolak bandara. Warga tersebut tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT). Mereka yang mengajukan permohonan diskresi ini merupakan warga yang berbalik sikap mendukung bandara.

Project Manager Pembangunan NYIA Sujiastono menyatakan pada Agustus 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran 38 bidang tanah milik warga WTT. Jika permohonan diskresi dikabulkan, hasil pendataan kali ini untuk melengkapinya.

“Pengukuran kali ini untuk menghasilkan data yang akan diajukan ke Pusat,” kata Sujiastono.

Sedianya, untuk ganti rugi warga WTT sudah melalui proses konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Wates. Awalnya mereka menolak untuk diukur lahan dan asetnya.

Belakangan, mereka berbalik sikap dan mengajukan permohonan diskresi (pengukuran ulang lahan serta penilaian bangunan rumah dan tanaman). PT AP I pun mengakomodasi keinginan tersebut.

“Namun kami tidak bisa menjamin hasil akhirnya. Karena diskresi itu menjadi kewenangan Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan,” kata Sujiastono.

Kepala BPN Kulonprogo Suardi mengatakan pihaknya tidak dilibatkan dalam pengukuran ulang tersebut. PT AP I langsung menerjunkan petugas apraisal independen.

Namun, hasil penaksiran akan menjadi data yang bisa digabungkan dengan hasil pengukuran BPN pada Agustus 2017. Data tersebut akan diajukan ke Kementerian Keuangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait diskresi.

“Diskresi bisa turun atau enggak itu tergantung Pusat. Koordinasi juga harus dilakukan lintas kementerian dan sudah bukan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melainkan Kementerian Keuangan,” ungkap Suardi. (tom/iwa)