JOGJA – Warga miskin di Kota Jogja akan dijamin mendapatkan bantuan hukum jika berperkara. DPRD Kota Jogja tengah mendorong terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) tengang bantuan hukum bagi warga miskin di Kota Jogja. Perda ini diharapkan bisa mulai dibahas tahun depan.

“Jika ada warga miskin yang kena kasus hukum dan tidak mampu membayar pengacara, maka dapat mengakses bantuan hukum itu lewat lembaga hukum yang sudah jadi mitra dan direkomendasikan Kemenkum HAM,” jelas anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti kemarin (19/11).

Bantuan hukum yang akan diatur salah satu bentuknya adalah dukungan bantuan penganggaran bagi warga miskin. Bambang menjelaskan, bentuk penganggarannya adalah dana bantuan hibah atau bansos melalui lembaga advokasi yang ditunjuk menangani kasus hukum warga miskin. Kebutuhan pengalokasian anggaran bantuan hukum dan mekanisme pencairannya itu tengah dibahas.

“Terutama agar tidak tumpang tindih dengan anggaran advokasi warga miskin di pengadilan dan kejaksaan,” ungkapnya.

Menurut dia, selama ini sudah ada anggaran bantuan advokasi hukum bagi warga miskin yang tersangkut hukum di pengadilan dan kejaksaan. Tapi dari rapat dengar pendapat umum dari advokat atau lembaga bantuan hukum (LBH) menilai anggaran itu masih kurang. Selain itu teknis pencairan bantuan hukum kadang dinilai menyulitkan.

“Adayang istilahnya reimburs dulu anggarannya, sehingga mereka (lembaga advokasi hukum) harus menalangi dulu,” tuturnya

Politikus PKS itu menambahkan persoalan yang juga dikaji dalam bantuan hukum warga miskin adalah parameter warga miskin. Dia mengutarakan sudah meminta pihak ketiga yang membuat naskah akademik raperda bantuan hukum bagi warga tak mampu, untuk mengkaji ukuran warga miskin itu.

“Apakah pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS), data warga miskin dari Badan Pusat Statisik (BPS) atau ada variabel lain,” ujar Bambang.

Kini kajian regulasi terkait bantuan hukum bagi warga miskin itu baru tahap penyempurnaan naskah akademik.Dia menyatakan regulasi itu akan masuk dalam raperda luncuran pada 2018. Mengingat syarat raperda masuk program pembentukan perda (propemperda) tahun depan harus menggunakan naskah akademik, tidak hanya judul raperda. (pra/ila)