SLEMAN – Polemik penutupan pintu perlintasan kereta api Janti masih belum terpecahkan. Para wakil rakyat di Bumi Sembada pun akhirnya turun tangan. Mereka berharap ada kajian ulang dan sosialisasi kembali secara menyeluruh.

Sekretaris Komisi C DPRD DIJ Gimmy Rusdin Sinaga meminta penyelesaian polemik penutupan pintu perlintasan kereta api Janti tuntas. Artinya, Kemenhub selaku penanggung jawab benar-benar mengkaji secara total.

Dia menilai, sosialisasi selama ini terkesan tidak efektif. Terbukti pemberitahuan hanya melalui spanduk terpasang. Pemberitahuan langsung kepada warga terkesan setengah-setengah.

“Kalau pada prinsipnya setelah dialog kemarin, warga sekitar kawasan Janti menolak. Tapi karena terbentur UU harus ada pertimbangan. Kemenhub harus perhatikan aspek ini,” tegasnya kemarin (19/11).

Dia sempat mengusulkan kawasan jalan tersebut menjadi jalan purbakala. Artinya dalam segi manfaat, perlintasan Janti menjadi akses khalayak publik. Penutupan tidak hanya berdampak pada warga Banguntapan, Bantul dan Janti, Sleman.

Dampak dari penutupan tersebut, lanjutnya, mempengaruhi sebagian warga Jogjakarta. Salah satu pertimbangannya adalah pemilik kendaraan tradisional. Tidak ideal apabila sepeda kayuh, gerobak, dan kendaran tradisional dialihkan melalui fly over Janti.

Gimmy juga menyinggung pengesahan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Berlakunya UU ini setelah fly over Janti diresmikan. Jadi menurut nalarnya, ketegasan UU tidak berlaku kepada pembangunan dibawah tahun 2007.

“Sebelumnya tidak ada kesepakatan kalau jembatan Janti jadi maka arus bawah akan ditutup. Kalaupun iya, harusnya sosialisasinya jauh-jauh sebelumnya bukan satu dua bulan seperti saat ini,” ujarnya.

Mengenai solusi pembukaan palang, DPRD DIJ siap memfasilitasi. Salah satunya adalah pembiayaan bagi petugas penjaga palang pintu. Seiring penutupan, petugas jaga dan palang pintu turut ditarik oleh Kemenhub.

“Kami dari dewan siap mendukung jika harus ada petugas jaga. Bisa dialokasikan dana Pemprov. Wewenangnya di perhubungan, Komisi C siap mendorong,” katanya.

Kepala Dusun Janti Heri Sugiarto yang turut hadir dalam dialog beberapa hari lalu berharap solusi yang matang. Pada intinya warga sekitar tidak menolak jika ada kejelasan. Salah satu harapannya mengenai akses jalan pendukung perekonomian warga.

“Saya dengar ada rencana lanjutan pengembangan kawasan. Dari Kemenhub bilangnya wewenang Pemprov DIJ untuk pendampingan ekonominya. Semoga benar-benar menjadi perhatian,” harapnya. (dwi/ila)