KULONPROGO – Rencana relokasi makam terdampak bandara di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, belum berjalan. Sebab masih terganjal pembayaran ganti rugi lahan makam yang belum selesai.

Kepala Desa Jangkaran Murtakil Humam mengatakan di desanya ada dua pemakaman di Pedukuhan Klawang yang harus dipindah. Kedua pemakaman itu luasnya 386 meter persegi dan 111 meter persegi. Terdapat 130 makam dan satu makam pepunden.

“Belum ada titik temu berapa ganti rugi lahan dari PT Angkasa Pura (AP) I untuk dua pemakaman berstatus tanah kas desa tersebut,” kata Murtakil.

Hasil apraisal nilai tanah makam tersebut Rp 367.000 per meter persegi dan Rp 300.071 per meter persegi. “Ganti rugi senilai itu terlalu rendah,” kata Murtakil, kemarin (21/11/2017).

Warga berharap pemindahan makam bisa segera dilakukan. Padahal uang ganti rugi tersebut hanya bisa mendapatkan separo lahan dari luas sebelumnya. Akhirnya pemindahan makam belum dilakukan.

“Sedianya, ganti rugi kedua makam dibayarkan bersamaan pembayaran ganti rugi tanaman dan SPL. Namun besaran ganti ruginya belum bisa diterima,” kata Murtakil

Dia belum mau menerima uang ganti rugi makam. AP I juga tidak mau membayar ganti rugi di atas apraisal.

Kepala BPN Kulonprogo Suardi mengatakan pembebasan dua bidang tanah kas desa berupa pemakaman itu memang belum selesai. Kepala desa keberatan mencari tanah pengganti karena besaran ganti rugi dinilai tidak cukup.

“Masih dikoordinasikan dengan AP I. Karena untuk mencari makam di lokasi yang strategis menurut Kepala Desa (ganti ruginya) tidak cukup,” kata Suardi.

Project Manager Pembangunan NYIA Sujiastono mengatakan pihaknya sudah sering membahas persoalan tersebut dengan Pemdes Jangkaran. Namun belum ada titik temu. “Kita tunggu saja, InsyaAllah ada kesepakatan,” kata Sujiastono.

Kemungkinan pembayaran ganti rugi melalui konsinyasi? Sujiastono menyatakan bisa, jika tidak ada titik temu. “Tapi kami berharap ada titik temu dan InsyaAllah ada titik temu lah,” kata Sujiastono. (tom/iwa)