SLEMAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman tengah merancang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) di sepanjang jalan Kabupaten. Kendaraan besar, truk, bus dan mobil box besar dilarang melalui jalan tersebut. Titik awal jembatan Mbrangkung hingga simpang empat Kronggahan.

Kabid Lalu Lintas Dishub Sleman Sulton Fathoni menjelaskan, MRLL berlaku hingga hari ini (22/11). Fokus utama adalah pengurangan arus kendaraan besar dari pukul 06.00 hingga 18.00. Pertimbangannya pada jam jeda jam tersebut tergolong ramai dan padat.

“Lebar jalan hanya 4,5 meter hingga 5 meter, jika dua kendaraan besar bertemu sulit untuk lewat. Imbasnya jalan aspal juga rusak, karena kendaraan lewat bahu jalan,” jelasnya kemarin (21/11).

Sulton menjelaskan, sejatinya bahu jalan bukan untuk perlintasan. Hanya saja kondisi membuat pengendara memanfaatkan bahu jalan. Alhasil, akibat beban kendaraan tanah jadi turun. Hal ini berdampak pada rusaknya aspal jalan.

“Retak bahkan berlubang, karena aspal ketarik ke bahu jalan,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan uji coba, Dishub Sleman telah berkirim surat kepada perangkat desa. Terutama bagi wilayahnya yang dilalui kebijakan MRLL. Tujuannya agar warga mengetahui dan turut memberikan masukan.

Dishub juga telah memasang rambu tanda larangan. Hanya, rambu tersebut memiliki kekuatan hukum tetap setelah 30 hari pemasangan. Untuk saat ini belum ada penindakan atas pelanggaran rambu.

“Masih sosialisasi dan sekadar memberi peringatan. Sudah dipasang dua minggu ini, akan tindak tegas kalau sudah 30 hari pemasangan,” tegasnya.

Meski begitu kendaraan besar tetap diperbolehkan lewat jalan tersebut. Hal ini sesuai ketentuan yang diterapkan Dishub Sleman. “Larangan hanya berlaku dari jam 06.00 hingga 18.00,” tandasnya.

Ada izin khusus melintas dengan tanda khusus. Berlaku juga untuk warga sepanjang ruas jalan, kendaraan pengangkut material pembangunan dan truk sampah. “Izin khusus dikeluarkan oleh aparat kepolisian setempat,” katanya.

Radar Jogja sempat meminta pendapat kepada supir kendaraan besar yang melintas. Rata-rata menyatakan keberatan, terutama supir mobil box. Terlebih kendaran ini mendistribusikan berbagai kebutuhan toko kelontong di kawasan Jalan Kabupaten.

“Ada 40 toko yang kami layani untuk pengiriman barang. Jika kami kena imbas peraturan tersebut tentu distribusi tidak lancar. Tapi kalau memang ada pengecualian khusus, harap sosialisasinya total,” kata staf PT Indomarco Al Imron. (dwi/ila/ong)