SLEMAN – Risiko menjadi tenaga pengajar di era sekarang dinilai cukup tinggi. Salah satunya kriminalisasi saat proses belajar mengajar. Hal itu diungkapkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sleman Sudiyo. Atas dasar itu pula, jajaran PGRI Sleman melakukan MoU bersama Polres Sleman.

Sudiyo mengungkapkan, kasus kriminalisasi kepada guru di Sleman sudah terjadi. Meski tidak mau menjelaskan secara detail, Sudiyo menuturkan beberapa kasus tengah dalam proses penyidikan kepolisian ada pula yang telah P21 atau masuk ke Kejaksaan.

“Ada satu hingga dua guru yang dikasuskan. Ada pula yang sudah sampai ke ranah pengadilan. Ada yang murni kekerasan ada pula yang salah persepsi,” jelas Sudiyo usai seminar nasional HUT PGRI di Auditorium UIN Sunan Kalijaga, Rabu (22/11/2017).

Fenomena ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para guru. Di satu sisi, sosok guru wajib mendisiplinkan siswanya. Sayangnya, pendekatan-pendekatan kerap disalahartikan oleh beberapa pihak. Bahkan dalam beberapa forum, upaya pendisiplinan para guru kerap disudutkan.

Salah satunya adalah implementasi UU Perlindungan Anak. Dalam beberapa poin bertentangan dengan teknik mengajar para guru. Meski tidak ada tujuan kekerasan, namun kerap dipersepsikan sebagai aksi kekerasan.

Menurutnya, fenomena ini sudah berdampak meski tidak signifikan. Indikasi termudah adalah guru yang hadir sebagai pengajar saja. Padahal guru sejatinya adalah sosok panutan. Proses transfer ilmu tidak hanya formalitas pendidikan tapi juga nilai dan norma.

“Jadi ada beberapa yang mengajar hanya formalitas saja. Istilahnya cari aman, kami tidak ingin guru menjadi seperti ini,” katanya.

Mengenai isi butir MoU, Sudiyo belum bisa membeberkan. Sebab, butir-butirnya sedang dikoreksi oleh jajaran Polres Sleman. Termasuk sikap yang tepat saat guru mengajar di kelas. Inti dari perjanjian tersebut adalah meminimalkan kriminalisasi dengan cara kekeluargaan.

“Baru ditandatangani pada 29 Oktober lalu. Salah satu poinnya mengedepankan musyawarah kekeluargaan. Jika memang harus ada laporan setidaknya cukup sampai tingkat kepolisian saja,” jelasnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Sleman Arif Haryono mengakui adanya laporan kriminalisasi guru. Hanya, pihaknya belum mengetahui secara detail permasalahannya. Salah satunya adalah aksi kriminal murni berupa kekerasan.

Dalam kesempatan ini, dia justru mengingatkan guru lebih bijak. Artinya dalam mengajar sudah tidak zamannya lagi mengusung kekerasan. Justru harus mengedepankan sikap tegas dan edukatif. Termasuk dalam memberikan hukuman bagi siswa yang nakal.

“Memang ada PP 74 Tahun 2008 tentang Guru yang diperbarui dengan PP 19 Tahun 2017, isinya perlindungan kepada guru. Tapi guru juga harus dinamis, jika menghukum harus edukatif bukan karena emosi. Bentuk kekerasan itu beragam, bullying verbal juga termasuk, sehingga harus bijak,” tegas Assisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Pemkab Sleman ini.

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Arief Rahman berharap guru mulai terbuka. Pemberian hukuman fisik justru tidak menimbulkan efek jera. Di sisi lain metode ini juga tidak mencerdaskan para siswa.

“Inti dari hukuman itu juga harus memperbaiki karakter anak. Hukuman itu harus sesuai batas norma pendidikan. Bisa diganti dengan mengarang, diskusi atau berikan tugas agar energi siswa tersalurkan dengan hal positif,” pesannya. (dwi/ila)